REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Hakim Mahkamah Agung Brasil telah memutuskan semua pelancong atau turis yang mengunjungi negara tersebut harus menunjukkan paspor vaksinasi Covid-19. Keputusan itu menentang aturan lebih lunak yang diumumkan pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro.

Dalam putusan petisi yang diajukan partai Network Sustainability, hakim Luis Roberto Barroso mengatakan pemantauan karantina ribuan pelancong akan terlalu sulit dan membahayakan warga Brasil. "Ancaman mempromosikan wisata anti-vaksin karena ketidaktepatan peraturan yang mewajibkan voucer, merupakan risiko yang akan segera terjadi," ujar Barroso dalam putusannya pada Sabtu (11/12). 

Putusan Barroso harus ditinjau 11 hakim Mahkamah Agung Brasil pekan depan. Pada Selasa (7/12) lalu, pemerintah federal mengumumkan para pelancong yang tiba di Brasil tidak harus menunjukkan paspor vaksin. Mereka hanya perlu menjalani karantina selama lima hari. 

Presiden Jair Bolsonaro mengatakan mereka yang mendukung penggunaan paspor vaksin ingin membatasi kebebasan penduduk. "Di mana kebebasan kita? Saya lebih baik mati daripada kehilangan kebebasan saya," ujar Bolsonaro. 

Bolsonaro adalah tokoh kontroversial dalam penanganan pandemi Covid-19. Dia sempat menolak mengenakan masker sebelumnya akhirnya tertular virus corona. Setelah terinfeksi, Bolsonaro menolak divaksinasi. Alasannya karena Bolsonaro yakin tubuhnya masih memiliki antibodi. 

Pekan lalu, Hakim Agung Brasil Alexandre de Moraes dilaporkan telah menginstruksikan Jaksa Tinggi Augusto Aras untuk menyelidiki Bolsonaro. Hal itu terkait komentar Bolsonaro yang mengaitkan vaksinasi Covid-19 dengan penyakit AIDS. 

Sejauh ini Brasil sudah melaporkan 610 ribu kematian akibat Covid-19. Ia menempati posisi terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika