REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin meminta jaminan Barat bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak akan melakukan ekspansi lebih lanjut ke Ukraina. Menurutnya, langkah semacam itu menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan Moskow.
Dalam percakapan via telepon dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Senin (13/12), Putin menekankan perlunya segera memulai negosiasi guna menyusun perjanjian hukum internasional yang akan mencegah keberlanjutan ekspansi NATO ke arah timur. Hal itu termasuk penyebaran senjata di negara-negara tetangga Rusia, terutama Ukraina.
Putin mengatakan Rusia akan segera menyerahkan rancangan dokumen yang menguraikan tuntutannya. Sementara itu, Boris Johnson, seperti beberapa pemimpin Barat lainnya, memperingatkan Rusia agar tak menyerang Ukraina.
“(Johnson) menyatakan keprihatinan mendalam Inggris atas pembangunan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, dan menegaskan kembali pentingnya bekerja melalui saluran diplomatik untuk mengurangi ketegangan dan mengidentifikasi solusi yang tahan lama,” kata kantor perdana menteri Inggris dalam sebuah pernyataan.
Johnson pun menekankan komitmen Inggris terhadap integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina. “Memperingatkan bahwa setiap tindakan destabilisasi akan menjadi kesalahan strategis yang akan memiliki konsekuensi signifikan,” kata kantor perdana menteri Inggris.
Sebelumnya pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sudah “mengancam” akan menjatuhkan sanksi ekonomi parah kepada Rusia jika mereka berani melancarkan serangan ke Ukraina. Moskow sebenarnya telah membantah kabar yang menyebutnya ingin melakukan agresi ke Kiev. Rusia justru menuding AS berusaha memperburuk situasi.
Saat ini Rusia dan NATO tengah terlibat ketegangan di Ukraina. NATO telah menjamin dukungan penuh pada Kiev untuk menghadapi potensi serangan Moskow.
Hubungan Ukraina dengan Rusia telah memanas sejak 2014, yakni ketika massa antipemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan pun terjadi karena terdapat pula kelompok separatis pro-Rusia di sana.
Belakangan kelompok pro-Rusia itu terlibat konfrontasi bersenjata dengan tentara Ukraina, terutama di Donbass. Pada 2015, Rusia dan Ukraina, bersama Prancis serta Jerman, menyepakati Minsk Agreements.
Salah satu poin dalam perjanjian itu adalah dilaksanakannya gencatan senjata total di wilayah timur Ukraina. Namun Moskow dianggap tak mematuhi dan memenuhi sepenuhnya perjanjian tersebut. Hal itu menyebabkan Rusia dijatuhi sanksi ekonomi oleh Uni Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika