REPUBLIKA.CO.ID,MOSKOW -- Rusia menyerahkan proposal konkret mengenai jaminan keamanan kepada Amerika Serikat (AS). Proposal ini diserahkan kepada Asisten Menteri Luar Negeri AS, Karen Donfried yang berada di Moskow pada Rabu (15/12).
Donfried terbang untuk melakukan pembicaraan di tengah meningkatnya ketegangan atas pengerahan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Donfried bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov di Kementerian Luar Negeri.
Negara-negara Barat telah memperingatkan bahwa, Rusia kemungkinan besiap untuk meluncurkan serangan ke Ukraina. Namun Moskow membantah tudingan rencana serangan tersebut. Rusia ingin AS dan NATO menjamin bahwa, aliansi militer Barat tidak akan mengerahkan sistem persenjataan tertentu ke Ukraina, dan negara-negara lain yang berbatasan dengan Rusia.
“Perwakilan Amerika telah menerima proposal konkret di Kementerian Luar Negeri kami, yang bertujuan untuk mengembangkan jaminan keamanan hukum untuk Rusia. Kami siap untuk memulai negosiasi mengenai masalah penting ini segera," kata ajudan Kremlin Yuri Ushakov.
Donfried melakukan perjalanan ke Moskow setelah mengadakan pembicaraan dengan pejabat tinggi Ukraina, untuk menawarkan dukungan dalam menghadapi penambahan pasukan Rusia. Ukraina telah meningkatkan kerja sama militer dengan NATO, dan negara-negara Kelompok Tujuh (G7). Negara-negara Barat memperingatkan Rusia bahwa, mereka akan menghadapi konsekuensi besar jika menyerang Ukraina.
Intelijen AS menilai bahwa, Rusia dapat merencanakan serangan multi-front di Ukraina pada awal tahun depan. Serangan ini dapat melibatkan hingga 175 ribu pasukan militer. Kremlin menyangkal bahwa mereka berencana untuk menyerang Ukraina. Kremlin mengatakan, Barat terlalu dibayangi oleh Russophobia.
Negara G7 yang terdiri dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Kanada dan Amerika Serikat, serta perwakilan dari Uni Eropa meminta Rusia untuk mengurangi eskalasi. Mereka mendesak Rusia untuk menempuh jalur diplomatik, dan mematuhi komitmen internasionalnya tentang transparansi kegiatan militernya.
“Kami menegaskan kembali dukungan kami untuk upaya Prancis dan Jerman dalam Format Normandia untuk mencapai implementasi penuh Perjanjian Minsk dalam menyelesaikan konflik di Ukraina timur,” kata rancangan itu.
Pada 2014, Moskow mulai mendukung pasukan separatis di Ukraina timur untuk melawan pemerintah pusat. Kebijakan ini telah dipertahankan selama tujuh tahun terakhir. Uni Eropa telah menerapkan langkah-langkah pembatasan dalam menanggapi krisis Ukraina sejak 2014. Saat ini, sebanyak 185 orang dan 48 entitas masuk ke dalam daftar hitam Eropa karena melanggar integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina.
Eropa juga memberlakukan sanksi ekonomi terpisah pada sektor keuangan, energi, dan pertahanan Rusia. Karena Moskow enggan untuk sepenuhnya menerapkan Perjanjian Minsk 2014 yang dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Ukraina timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika