REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Perdana Menteri (PM) Sudan Abdalla Hamdok dilaporkan bakal mengundurkan diri pada Selasa (21/12) waktu setempat. Hal ini dikatakan oleh dua sumber yang dekat dengan Hamdok yang mengatakan bahwa ia telah membicarakan pengunduran dirinya kepada kelompok tokoh politik dan intelektual nasional.
Kelompok Hamdok berbicara untuk meminta dia agar tetap di posisinya. Namun dia bersikeras akan mundur. Hamdok kembali ke kursi pemerintahan pada 21 November menyusul kudeta sebulan sebelumnya. Militer mengambil alih kekuasaan dan mengakhiri kemitraan transisi dengan partai politik.
Sementara beberapa kekuatan politik mengambil bagian dalam penyusunan perjanjian. Namun mereka menghadapi kritik luas dari partai dan masyarakat umum.
Pada Sabtu pekan lalu, ratusan ribu orang berbaris di istana kepresidenan menolak baik pemerintahan militer dan keputusan Hamdok untuk kembali. Hamdok mengeklaim bahwa keputusannya untuk menjabat PM kembali adalah untuk mempertahankan keuntungan yang dibuat selama transisi dan untuk mengakhiri pertumpahan darah.
Sekitar 47 orang tewas dalam tindakan keras terhadap protes terhadap pemerintahan militer, termasuk dua orang akibat protes Sabtu. Pada Selasa (21/12) PBB mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan pemerkosaan terhadap 13 wanita dan anak perempuan terkait aksi demo.
Sumber yang dekat dengan Hamdok mengatakan sebelumnya hanya akan tetap menjabat jika dia memiliki dukungan politik dan perjanjian itu ditegakkan. Ia meminta militer untuk membebaskan tahanan politik, melindungi kebebasan berekspresi dan mengizinkan Hamdok untuk secara independen menunjuk kabinet baru.
Dalam sebuah pernyataan selama akhir pekan, Hamdok mengatakan Sudan sedang menuju jurang. Dia menyalahkan ketegaran politik dan kurangnya konsensus pada kesepakatan politik baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika