REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM -- Pemerintah Swedia akan meminta semua karyawan untuk bekerja di rumah apabila memungkinkan dan memperketat peraturan pembatasan sosial. Kebijakan ini diambil untuk menghadapi lonjakan kasus infeksi dan virus corona varian Omicron.

Angka kasus baru virus corona di Swedia dalam beberapa pekan terakhir melonjak setelah sempat datar selama musim semi ketika sebagian besar peraturan pembatasan sosial dicabut. Tahun lalu, Swedia menjadi perhatian internasional karena menolak memberlakukan karantina wilayah atau lockdown ketika Covid-19 mulai mewabah di seluruh dunia.

Angka kasus rawat inap dan pasien gawat darurat Swedia masih terendah per kapita di Eropa, tapi mulai merangkak naik. "Kecepatan kasus infeksi yang baru menaik dengan cepat dan kami melihat semakin banyak tekanan pada sistem kesehatan, penyebaran virus varian baru, Omicron, mengkhawatirkan," kata Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson, Rabu (22/12).

Badan Kesehatan Masyarakat Swedia melaporkan dari Sabtu (18/12) hingga Senin (20/12) lalu angka kasus infeksi di negara itu bertambah 12.681 dan 11 pasien Covid-19 meninggal dunia. Diperkirakan kecepatan kasus infeksi baru akan naik dalam beberapa pekan ke depan, sebagian besar karena varian Omicron yang menyebar lebih cepat.

Puncak kasus infeksi di Swedia diperkirakan akan terjadi pada pertengahan Januari dengan skenario terburuk sekitar 15 ribu kasus infeksi per hari. Jika memang terjadi, maka akan menjadi kasus infeksi harian tertinggi di Swedia sejak awal 2020.  

Peraturan pembatasan sosial tahap kedua yang akan diterapkan pemerintah Swedia antara lain membatasi pertemuan privat atau pribadi di bawah 50 orang. Setiap kegiatan publik yang dihadiri 500 orang lebih wajib memberlakukan kartu pas vaksinasi.

Restoran dan bar hanya boleh membuka layanan makan di tempat ketika adanya kegiatan besar seperti pertandingan sepak bola. Jumlah konsumen yang dapat masuk satu toko dalam satu waktu juga dibatasi.

Pada awal bulan ini, pemerintah Swedia kembali memberlakukan sejumlah peraturan pembatasan sosial seperti pemakaian masker di transportasi publik. Mereka mengatakan akan menambah kebijakan jika situasi kian memburuk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika