REPUBLIKA.CO.ID, SARAJEVO -- Para pejabat dan pemimpin agama Bosnia pada Rabu (22/12) mengecam Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban yang mengatakan bahwa, integrasi Bosnia ke dalam Uni Eropa (UE) akan menjadi tantangan karena memiliki populasi Muslim terbesar. Dalam pidatonya, Orban mengatakan, masuknya Bosnia ke UE akan menimbulkan masalah keamanan baru.
“Saya melakukan yang terbaik untuk meyakinkan para pemimpin besar Eropa bahwa, bagaimana kita mengelola keamanan negara tempat tinggal dua juta Muslim. Ini adalah masalah utama untuk keamanan mereka juga," ujar Orban.
Pernyataan Orban tersebut langsung mendapatkan kecaman tajam. Beberapa pihak Bosnia meminta agar Orban dilarang melakukan kunjungan resmi ke Sarajevo. Sementara kepala komunitas Islam, Mufti Besar Husein Kavazovic, menyebut pernyataan Orban merupakan xenophobia dan rasis.
“Jika ideologi semacam itu menjadi yang menjadi dasar kebijakan Eropa bersatu, maka kita akan dibawa kembali ke masa ketika persatuan Eropa dibangun di atas ideologi fasis, Nazi, kekerasan, dan genosida yang mengarah pada Holocaust dan kejahatan mengerikan lainnya," kata Kavazovic.
Anggota kepresidenan tripartit Bosnia, Sefik Dzaferovic, menyebut pernyataan Orban sangat memalukan dan sangat kasar. Dia mengatakan, penduduk Bosnia adalah orang asli Eropa.
"Ini bukan tantangan bagi UE untuk mengintegrasikan 2 juta Muslim (Bosnia), karena kami adalah penduduk asli Eropa yang selalu tinggal di sini dan kami adalah orang Eropa,” ujar Dzaferovic.
Bosnia, yang terdiri dari Bosnia, Serbia, dan Kroasia, sedang mengalami krisis politik paling parah sejak berakhirnya perang saudara pada 1990-an. Dengan dukungan diam-diam dari Rusia dan Serbia, orang-orang Serbia Bosnia mengancam akan membentuk tentara, peradilan dan otoritas pajak mereka sendiri. Hal ini menghidupkan kembali kekhawatiran pecahnya negara Balkan.
Orban dikenal luas karena kebijakan anti-migrasinya. Dia mengklaim migran Muslim adalah ancaman terbesar bagi nilai-nilai Kristen Eropa. Dia juga telah mendukung aksesi cepat Serbia ke dalam UE meskipun kebijakan sekutunya semakin otokratis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika