REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai desakan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) kepada pemerintah RI untuk menampung pengungsi Rohingya yang terdampar tidak perlu dilakukan.
Menurut MUI, UNHCR harusnya segera menyelesaikan para pengungsi Afghanistan yang sudah terkatung-katung.
"Problem utama belum terselesaikan oleh UNHCR membiarkan para pengungsi yang sudah ada di Indonesia dalam ketidakpastian," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim.
Menurutnya para pengungsi memiliki hak hidup yang wajar sehingga harus segera dipenuhi dengan cara mengirimkan ke negara-negara pemberi suaka politik. Membiarkan para pengungsi berlama-lama dalam ketidakpastian, sama saja membiarkan hak-hak hidup hidup dan martabat mereka terlanggar.
"Selama UNHCR tidak menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan soal pengungsi ini, maka akan datang gelombang pengungsi baru masuk perairan Indonesia, termasuk Rohingya," ujar Sudarnoto.
Dia mengatakan, UNHCR sangat lamban menyelesaikan soal pengungsi Afghanistan, sementara sekarang, Indonesia diminta untuk menerima beban dengan pengungsi Rohingnya.
Menurutnya UNHCR jangan membebani pemerintah dan bangsa Indonesia dengan mendesak-desak agar pemerintah Indonesia segera menerima pengungsi Rohingnya.
"Ini sikap yang tidak etis apalagi jelas UNHCR telah membiarkan pengungsi Afghanistan dalam keadaan sengsara di Indonesia," katanya.
"Pemerintah dan bangsa Indonesia insya Allah akan memberikan bantuan melalui program kemanusiaan khususnya kepada para pengungsi. Akan tetapi UNHCR juga harus tunjukkan sikap yang bertanggungjawab dan profesional di mata bangsa Indonesia. Jangan Lepas tangan, ini tidak etis membebani Indonesia," ujarnya menambahkan.
MUI mendesak UNHCR meyakinkan negara-negara pemberi suaka politik agar segera membuka diri dan menerima para pengungsi. Ini adalah langkah produktif dan bisa menjadi solusi bersama bagi UNHCR, Indonesia, negara pemberi suaka politik dan pengungsi.
MUI menilai kebuntuan selama ini ada di UNHCR dan ini harus segera diatasi. Sebab itu perbincangan diplomatik yang harus segera dilakukan lebih intensif dan penuh kepastian sehingga dalam waktu dekat ada langkah-langkah kongkrit terukur untuk penyelesaian urusan pengungsi ini.
"MUI, ormas-ormas Islam dan seluruh komponen masyarakat civil society terutama di daerah-daerah di mana pengungsi berada perlu juga segera secara bersama-sama melakukan langkah antara lain membuat macam gugus atau aliansi masyarakat Indonesia untuk pengungsi," ujarnya.
"Melalui aliansi inilah berbagai masalah yang timbul terkait dengan pengungsi bisa ditangani. Karena itu aliansi ini bisa memainkan peran-peran advokasi, edukasi, healing dan pemberdayaan," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika