REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin optimistis dan yakin bahwa dialog Rusia-Amerika Serikat (AS) mungkin dilakukan. Hal itu disampaikan beberapa jam sebelum dia melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden AS Joe Biden pada Kamis (30/12).
“Saya yakin bahwa kita dapat bergerak maju dan membangun dialog Rusia-Amerika yang efektif berdasarkan saling menghormati serta mempertimbangkan kepentingan nasional masing-masing,” kata Putin.
Putin dan Biden menggelar percakapan via telepon saat ketegangan masih membekap Ukraina. CNN, mengutip seorang pejabat di pemerintahan Biden melaporkan, pembicaraan via telepon itu diminta oleh Putin, lalu Biden pun menerima. “Dia (Biden) percaya, ketika berkaitan dengan Rusia, tak ada pengganti untuk dialog langsung antar pemimpin,” ucapnya.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Emily Horne mengungkapkan, pemerintahan Biden terus terlibat dalam diplomasi ekstensif dengan sekutu dan mitranya di Eropa. Biden membahas upaya pendekatan bersama dama menanggapi pengerahan militer Rusia di dekat Ukraina.
Horne mengatakan, Biden telah berbicara dengan para pemimpin di seluruh Eropa. Pejabat-pejabat di pemerintahannya pun terlibat secara multilateral dengan NATO, Uni Eropa, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE). “Para pejabat juga telah mengadakan banyak konsultasi dengan rekan-rekan mereka, termasuk dari negara-negara sayap timur secara bilateral dan dalam format B9 serta Ukraina,” ucapnya pada Rabu (29/12).
Format B9 adalah inisiatif dari Rumania dan Polandia, yang juga mencakup Bulgaria, Hongaria, Republik Ceska, Slovakia, Lituania, Latvia serta Estonia. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Blinken menegaskan kembali dukungan Washington untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina. “Keduanya (Blinken dan Zelensky) membahas upaya untuk secara damai menyelesaikan konflik di Ukraina timur dan keterlibatan diplomatik yang akan datang dengan Rusia,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan. (Reuters/Kamran Dikarma)
Ikuti Whatsapp Channel Republika