REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Presiden Cina Xi Jinping menekankan pentingnya mempertahankan fokus strategis dalam pidato Tahun Baru 2022. Dia memperhatikan potensi risiko dalam visi jangka panjang Partai Komunis untuk mengubah China menjadi negara kekuatan global.
Xi pada 2021 menyatakan bahwa China telah mencapai tujuannya untuk membangun masyarakat yang cukup makmur. Itu menjadi sebuah tonggak dalam perjalanannya untuk menjadi pemimpin global pada 2049 atau momen peringatan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat China.
"Kita harus selalu menjaga perspektif jangka panjang, tetap memperhatikan potensi risiko, mempertahankan fokus dan tekad strategis, dan 'mencapai yang luas dan hebat sambil menangani hal-hal yang rumit dan kecil'," kata Xi dalam pidato yang disiarkan televisi.
China telah menempatkan fokus pada pencapaiannya di masa lalu dan sekarang, termasuk dengan cepat mengendalikan Covid-19. Upaya ini dilakukan ketika ekonominya kehilangan tenaga setelah pulih dari kemerosotan pandemi dan ketika hubungan dengan Amerika Serikat (AS) berada di posisi terendah baru.
Xi mengatakan penyatuan lengkap tanah air adalah aspirasi yang dimiliki oleh orang-orang di kedua sisi Selat Taiwan. Dia mengacu pada pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri yang dianggapnya sebagai wilayah suci.
"Saya sangat berharap bahwa semua putra dan putri bangsa China akan bergabung untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita," kata Xi.
Xi juga menekankan pentingnya stabilitas di bekas jajahan Inggris di Hong Kong dan bekas kantong Makau yang dikelola Portugis. Kedua wilayah ini masing-masing kembali ke China pada 1997 dan 1999.
Di bawah kesepakatan serah terima, Hong Kong dijanjikan bahwa kebebasan individunya yang luas, termasuk kebebasan berbicara, akan dilindungi. Namun, para aktivis mengeluh bahwa kebebasan itu telah terkikis sejak China mengesahkan undang-undang keamanan nasional baru pada 2020 yang menghancurkan perbedaan pendapat di tengah protes jalanan pro-demokrasi dan anti-China yang diwarnai kekerasan setahun sebelumnya. Pejabat China dan Hong Kong telah membela hukum yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika