REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO -- Para pejabat Mesir mendesak Israel dan Hamas di Jalur Gaza untuk mengendalikan permusuhan, Ahad (3/1). Kairo meminta kedua pihak untuk mematuhi gencatan senjata yang diberlakukan sejak serangan pada Mei.
Pejabat Mesir meminta Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya di Gaza untuk menghentikan tindakan yang dilihat oleh Israel sebagai provokatif. menurut seorang diplomat Mesir yang mengetahui tentang upaya yang sedang berlangsung mengatakan, Israel mendesak untuk mempercepat pengaturan yang disepakati sebagai bagian dari gencatan senjata.
"Tidak ada pihak yang menginginkan perang besar-besaran. Mereka hanya menginginkan jaminan dan langkah di lapangan," kata diplomat itu.
Upaya Mesir itu dilakukan sehari setelah Hamas meluncurkan roket ke Laut Mediterania di lepas pantai Israel tengah. Israel kemudian melakukan serangan udara terhadap posisi Hamas di Gaza pada Ahad pagi.
Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang situs pembuatan roket dan pos militer milik Hamas di Jalur Gaza sebagai tanggapan atas tembakan roket pada Sabtu (1/1).
"Siapa pun yang mengarahkan rudal ke Israel memikul tanggung jawab," kata Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pada awal pertemuan kabinet mingguan pemerintah.
Gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir dan mediator lainnya telah rapuh. Namun kelompok Hamas mengatakan Israel belum mengambil langkah serius untuk meredakan blokade yang diberlakukan di Gaza dengan Mesir setelah mereka menguasai daerah kantong pantai itu pada 2007.
Pada saat yang sama, kelompok militan Jihad Islam yang lebih kecil telah mengancam aksi militer terhadap Israel jika seorang tahanan Palestina yang mogok makan meninggal. Hisham Abu Hawash yang merupakan seorang anggota Jihad Islam yang ditahan oleh Israel di bawah penahanan administratif, telah melakukan mogok makan selama lebih dari 130 hari.
Kebijakan kontroversial Israel tentang penahanan administratif memungkinkan tersangka ditahan tanpa tuduhan dan tanpa batas waktu. Israel mengatakan praktik itu diperlukan untuk menahan tersangka berbahaya tanpa mengungkapkan intelijen kritis yang dapat mengungkap sumber. Palestina dan kelompok hak asasi mengecam kebijakan tersebut sebagai pelanggaran proses hukum.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika