REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN – Raja Yordania Abdullah II menerima kunjungan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz ke Amman, Rabu (5/1/2022). Selain masalah keamanan dan diplomatik yang melibatkan kedua negara, mereka pun turut membahas isu Palestina.
“Yang Mulia Raja Abdullah II bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, menegaskan kembali pentingnya menjaga ketenangan di Wilayah Palestina serta mengambil semua langkah untuk menciptakan cakrawala yang diperlukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara," kata the Royal Hashemite Court lewat akun Twitter resminya, dikutip laman Jerusalem Post.
Dalam pertemuan itu, Raja Abdullah II didampingi Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi. Beberapa pejabat tinggi pertahanan Israel turut mendampingi Gantz. "Menteri Gantz berterima kasih kepada Yang Mulia (Raja Abdullah II) atas kepemimpinannya dan atas peran penting Kerajaan (Yordania) dalam menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan," kata Kementerian Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan.
Gantz pun memuji perluasan hubungan antara Israel dan Yordania saat ini. “(Gantz) menyatakan komitmennya untuk lebih mengembangkan pertukaran keamanan, ekonomi, dan sipil,” ungkap Kementerian Pertahanan Israel.
Pekan lalu, Gantz melakukan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Mereka membahas pentingnya memperdalam koordinasi keamanan dan memerangi terorisme. Pertemuan mereka dikecam warga Palestina dan kelompok sayap kanan Israel.
Pada Senin (3/1/2022) lalu, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengungkapkan Israel tidak akan merundingkan solusi dua negara dengan Palestina. Kebijakan tersebut bakal diterapkan bahkan ketika Lapid menjadi perdana menteri menggantikan rekan koalisinya, Naftali Bennett, pada 2023 mendatang.
“Bahkan setelah rotasi koalisi, saya akan tetap dengan orang-orang yang sama dan perbedaan pendapat yang sama. Saya berencana mendukung kesepakatan yang saya buat dengan mitra saya,” kata Lapid dalam sebuah pernyataan dikutip laman Jerusalem Post.
Naftali Bennett dan partainya, Yamina, memang menentang pembentukan negara Palestina. Partai Menteri Kehakiman Israel Gideon Sa’ar, yakni New Hope Party, juga menolak berdirinya negara Palestina. Namun partai-partai lain dalam koalisi pemerintahan Bennett dan Lapid mengambil sikap sebaliknya. Mereka mendukung kemerdekaan Palestina.
Koalisi pemerintahan Israel saat ini memiliki mayoritas sempit sehingga mereka tidak dapat kehilangan dukungan dari salah satu partainya. Jika keretakan terjadi, pemilu dini dapat terjadi. “Karena itu tidak ada alasan bagi saya untuk menipu Palestina dan membuka proses diplomatik yang tidak memiliki koalisi di belakangnya. Itu akan merusak kredibilitas kami, yang mana penting,” ujar Lapid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika