REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Situs media Rusia, Sputnik melaporkan delapan orang dan pasukan garda nasional tewas dalam kerusuhan di Kazakhstan. Mengutip Kementerian Dalam Negeri, Rabu (5/1/2022) Sputnik melaporkan sebanyak 317 orang terluka dalam kekerasan di beberapa wilayah.
Perdana Menteri Armenia mengatakan aliansi keamanan negara-negara bekas Uni Soviet yang dipimpin Rusia akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Kazakhstan. Hal ini disampaikan setelah presiden Kazakhstan meminta pertolongan mereka untuk membantu menghentikan gejolak kekerasan dan protes yang mematikan.
Di media sosial Facebook Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan tidak menyebutkan jumlah pasukan perdamaian yang akan dikirimkan dalam periode yang terbatas. Pasukan itu akan menstabilkan situasi setelah gedung-gedung dibakar dan bandara internasional Almaty diduduki.
Sebelumnya dalam pidato untuk menentang unjuk rasa menentang kenaikan harga gas alam cair, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengajak rakyatnya untuk tidak menyerah pada provokasi internal dan eksternal. Beberapa jam kemudian kantor kepresidenan mengumumkan masa darurat hingga 19 Januari di Almaty dan Provinsi Mangystau.
"Masyarakat yang terhormat, saya kembali meminta Anda sekalian menunjukkan kehati-hatian dan tidak mengalah pada provokasi internal dan eksternal, pada euforia unjuk rasa dan sikap permisif," kata Tokayev, Rabu (5/1/2022) kemarin.
Ia mengatakan pemerintah akan menggelar rapat ekonomi sosial dan semua tuntutan pengunjuk rasa akan dipertimbangkan. Tokayev menegaskan pemerintah "tidak akan ambruk" di tengah unjuk rasa dan meminta kepercayaan dan saling memahami.
Presiden itu juga menekankan serangan pada petugas sipil dan militer merupakan pelanggaran hukum dan tindakan semacam itu akan dihukum. Ia juga meminta populasi muda untuk "tidak menghancurkan masa depan dan nyawa keluarga mereka" dengan berpartisipasi pada unjuk rasa. Beberapa jam usai pidato presiden, pemerintah Kazakhstan mendeklarasikan masa darurat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika