REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Militer Korea Selatan dan penjaga pantai Jepang mengatakan Korea Utara diduga menembakkan rudal balistik pada Selasa (11/1/2022). Peluncuran rudal itu kedua kali dalam waktu kurang dari seminggu setelah pemimpin Kim Jong-un mendesak kemajuan militer.
Peluncuran rudal balistik yang dicurigai terdeteksi sekitar pukul 07:27 waktu setempat. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) mengatakan, tembakan dilakukan dari daerah pedalaman Korea Utara menuju laut lepas pantai timurnya.
"Militer (Korea Selatan) mempertahankan postur kesiapan sambil memantau dengan cermat tren terkait di bawah kerja sama erat antara (Korea Selatan) dan AS dalam persiapan untuk peluncuran tambahan," kata pernyataan JCS.
JCS menyatakan, badan intelijen Korea Selatan dan AS sedang melakukan analisis rinci untuk informasi tambahan. Sedangkan lapor kantor berita Kyodo, proyektil itu tampaknya telah mendarat di luar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang.
"Bahwa Korea Utara terus meluncurkan rudal sangat disesalkan," Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.
Kishida menyatakan, PBB baru saja selesai mengadakan diskusi tentang bagaimana menanggapi peluncuran minggu lalu oleh Pyongyang. Korea Utara mengklaim penembakan sebelumnya merupakan uji coba rudal hipersonik.
Peluncuran oleh negara bersenjata nuklir itu menggarisbawahi janji Tahun Baru Kim untuk meningkatkan militer. Tindakan itu didorong guna melawan situasi internasional yang tidak stabil di tengah pembicaraan yang terhenti dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS.
Peluncuran terbaru tersebut terjadi sehari setelah misi AS untuk PBB, yang diikuti oleh Prancis, Irlandia, Jepang, Inggris, dan Albania, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk uji coba pekan lalu. "Tindakan ini meningkatkan risiko salah perhitungan dan eskalasi serta menimbulkan ancaman signifikan bagi stabilitas regional," kata Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield dalam pernyataannya, Senin (10/1/2022).
Menurut Thomas-Greenfield, tes semacam itu tidak hanya meningkatkan kemampuan Korea Utara, tetapi juga memperluas apa yang dapat ditawarkannya kepada klien dan dealer senjata gelap di seluruh dunia. "(Korea Utara) melakukan investasi militer ini dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat Korea Utara," katanya.
Baca: Nepal Tutup Sekolah 3 Pekan Buntut Kasus Covid-19 Meninggi
Baca: Menlu Israel Positif Covid-19 Saat Negaranya Bersiap Hadapi Omicron dengan Dosis 4 Vaksin
Resolusi Dewan Keamanan PBB melarang semua uji coba rudal balistik dan nuklir oleh Korea Utara. PBB pun telah menjatuhkan sanksi atas program tersebut. Thomas-Greenfield mengulangi seruan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menegakkan sanksi, agar Korea Utara kembali berunding dan meninggalkan rudal dan senjata nuklirnya.
"Tujuan kami tetap denuklirisasi Semenanjung Korea yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah," kata Thomas-Greenfield.
Baca: Arab Saudi Krisis Rudal Gara-Gara Beli Sistem Pertahanan Buatan AS
Ikuti Whatsapp Channel Republika