REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Kepemimpinan Taliban menyetujui anggaran pertamanya sejak menguasai Afghanistan pada Agustus lalu. Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai 53,9 miliar Afghanis atau setara 524 juta dolar AS untuk kuartal pertama 2022.
Dilansir Anadolu Agency, Sabtu (15/1/2022), hampir seluruh alokasi anggaran itu akan digunakan untuk mendanai lembaga-lembaga pemerintah. Kementerian Keuangan akan mendistribusikan anggaran ke semua lembaga negara dengan cepat untuk mencegah gangguan di Afghanistan.
Sekitar 478 juta dolar AS dialokasikan untuk lembaga-lembaga pemerintah, dan 46 juta dolar AS dialokasikan untuk pengeluaran pembangunan. Ini adalah anggaran pertama yang disetujui, dan tidak melibatkan bantuan asing di Afghanistan setelah 20 tahun.
Setelah Taliban berkuasa pada 15 Agustus 2021, bantuan asing ke Afghanistan terputus. Hal ini menyebabkan tantangan ekonomi yang parah. Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Federal Reserve Amerika Serikat (AS) memutus akses Afghanistan ke dana internasional.
Krisis ekonomi meningkatkan angka pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan yang telah mencapai level mengkhawatirkan di Afghanistan. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengatakan, jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan akut di Afghanistan setidaknya mencapai 18,8 juta orang. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 22,8 juta selama musim dingin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta Bank Dunia untuk segera mengeluarkan dana sebesar 1,2 miliar dolar AS untuk membantu rakyat Afghanistan.
Taliban memperluas program barter "makanan untuk bekerja". Dalam program tersebut, gandum yang disumbangkan digunakan untuk membayar puluhan ribu pekerja sektor publik.
Sebagian besar gandum yang disumbangkan oleh India kepada pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat (AS) sebelumnya, digunakan oleh Taliban untuk membayar sekitar 40 pekerja pekerja. Sati orang pekerja dibayar 10 kilogram gandum per hari.
Program ini awalnya dilakukan di ibu kota Kabul. Kepemimpinan Taliban akan memperluas program tersebut ke seluruh wilayah di Afghanistan. Wakil Menteri Administrasi dan Keuangan Kementerian Pertanian Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban, Fazel Bari Fazli, mengatakan Taliban telah menerima pengiriman 18 ton gandum dari Pakistan.
Fazli mengatakan, Pakistan berjanji akan mengirim 37 ton gandum tambahan. Selain itu, Taliban juga sedang membahas pengiriman 55 ton gandum dari India. Fazli tidak menjelaskan berapa banyak gandum yang digunakan untuk membayar pekerja, dan berapa banyak gandum yang akan didistribusikan sebagai bantuan kemanusiaan.
Pada Selasa (11/1) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan permohonan bantuan kemanusiaan sebesar 4,4 miliar dolar AS untuk Afghanistan. PBB meluncurkan permohonan bantuan kemanusiaan karena lebih dari separuh penduduk Afghanistan membutuhkannya. Krisis ekonomi dan kemanusiaan Afghanistan semakin dalam, sejak Taliban mengambil alih kendali pada Agustus 2021 lalu.
"Kita memasuki tahun 2022 dengan tingkat kebutuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara wanita, pria, dan anak-anak Afghanistan. 24,4 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, ini lebih dari setengah populasi," kata Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, dilansir BBC.
Amerika Serikat mengirim bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan pada Selasa (11/), senilai lebih dari 300 juta dolar AS. Gedung Putih memastikan bantuan tersebut akan langsung disalurkan kepada rakyat Afghanistan, tanpa melalui kepemimpinan Taliban.
"Bantuan ini untuk memberikan perlindungan dan tempat berlindung yang menyelamatkan jiwa, perawatan kesehatan penting, serta bantuan musim dingin," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional, Emily Horne, dilansir Alarabiya.
Amerika Serikat juga akan memberikan satu juta vaksin Covid-19 tambahan ke Afghanistan. Sehingga jumlah total vaksin menjadi 4,3 juta dosis.
“Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung rakyat Afghanistan dan kami terus mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Kami mendukung rakyat Afghanistan,” kata Horne.
Ikuti Whatsapp Channel Republika