REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Mantan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang melakukan tawar-menawar pembelaan untuk mengakhiri persidangan korupsinya. Netanyahu mengaku tak bersalah atas tuduhan penyuapan, pelanggaran kepercayaan, dan penipuan dalam tiga kasus yang didakwakan kepadanya pada 2019.
Seseorang yang terlibat dalam pembicaraan perundingan tersebut mengatakan kepada kantor berita The Associated Press, kesepakatan itu dapat ditandatangani pada awal pekan ini.
Sementara seorang sumber yang diberi pengarahan tentang masalah itu mengatakan kepada Reuters, Netanyahu sedang membahas kesepakatan keringanan hukuman dengan Jaksa Agung Avichai Mandelblit. Dalam kesepakatan itu, Netanyahu akan mengaku bersalah agar mendapatkan keringanan hukuman dari hukuman penjara menjadi layanan masyarakat.
Laporan kesepakatan itu membuat para kritikus geram. Mereka mengatakan, kesepakatan itu akan merusak supremasi hukum. “Pria yang bekerja untuk menghancurkan kepercayaan publik pada dasar-dasar demokrasi karena alasan pribadi, tidak memenuhi syarat untuk kesepakatan,” ujar Menteri Kesehatan Nitzan Horowitz.
Pernyataan Horowitz mengacu pada sikap Netanyahu yang meragukan sistem peradilan Israel setelah didakwa. Ketika itu, Netanyahu mengatakan, tuduhan yang dilayangkan terhadapnya adalah bias.
Demonstran berkumpul menentang kesepakatan yang berkembang di luar rumah jaksa agung pada Sabtu (15/1) malam. Kesepakatan apa pun kemungkinan akan ditentang di pengadilan. Seorang pengacara untuk Netanyahu, menuduh jaksa melakukan perburuan bermotif politik. Dia tidak memberikan komentar terkait tawar menawar keringanan hukuman yang dilakukan Netanyahu.
Gagasan tawar-menawar pembelaan dipromosikan mantan presiden Mahkamah Agung, Aharon Barak. Dia mengatakan kepada radio Kan, tawar menawar pembelaan akan mengurangi tekanan pada sistem peradilan, yang selama bertahun-tahun membela diri terhadap tuduhan dari loyalis Netanyahu.
Seorang juru bicara Partai Likud mengaku tidak mengetahui tentang negosiasi semacam itu.
Netanyahu berjanji menggulingkan penggantinya Naftali Bennett. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu gagal membentuk pemerintahan baru tahun lalu karena partai-partai koalisi menolak bergabung dengan Netanyahu, dengan alasan persidangan korupsi yang sedang berlangsung.
Dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, secara teori Netanyahu mungkin dapat mengumpulkan koalisi sayap kanan baru. Jika dia dilarang berpolitik, anggota sayap kanan koalisi Bennett dapat memilih untuk membentuk pemerintahan baru bersama Partai Likud di bawah kepemimpinan baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika