REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Korea Selatan (Korsel) mengatakan, dana Iran yang dibekukan di Seoul telah digunakan untuk membayar iuran PBB. Iran diperkirakan akan mendapatkan kembali suara di Majelis Umum PBB atas dasar pembayaran tersebut.
Kementerian Keuangan Korsel mengatakan, pembayaran itu disetujui pada Jumat (21/1) waktu setempat, dengan kerja sama Amerika Serikat (AS) dan PBB, selepas Iran membuat permintaan kepada Korsel untuk melunaskan iurannya ke PBB. Iran diketahui memiliki lebih dari 7 juta dolar AS dana bagi penghantaran minyak yang dibekukan di dua bank di Korsel.
"Seoul pada Jumat menyelesaikan pembayaran iuran PBB Iran sekitar 18 juta dolar AS melalui dana beku Iran di Korsel, bekerja sama aktif dengan lembaga terkait seperti Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS dan Sekretariat PBB," kata kementerian keuangan Korsel.
Iran sebelumnya telah mendapatkan kembali hak suaranya di PBB pada Juni setelah pembayaran yang sama. Namun bulan ini negara Islam tersebut telah kehilangan kembali hak tersebut sebab tidak dapat mentransfer dana untuk membayar iuran sebagai akibat dari sanksi AS.
Berdasarkan piagam PBB, hak negara anggota untuk memilih akan ditangguhkan ketika tunggakannya sama, atau melebihi biaya yang seharusnya dibayarkan dalam dua tahun sebelumnya. Pelepasan dana beku Iran membutuhkan persetujuan AS, yang bergabung dengan sekutu Eropanya pekan ini dalam putaran pembicaraan nuklir 2015.
Mantan presiden Donald Trump saat itu mengeluarkan Washington dari kesepakatan pada 2018, dan memberlakukan kembali sanksi AS. Iran kemudian melanggar banyak pembatasan nuklir kesepakatan.
Pekan lalu, Iran mendesak Korsel untuk membantu membayar kontribusi PBB dengan dana beku di tengah kekhawatiran hilangnya hak Iran untuk memilih di Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang. Teheran telah berulang kali menuntut pelepasan sekitar 7 miliar dolar AS dananya yang dibekukan di bank-bank Korsel bawah sanksi AS.
Menurut Iran, Seoul menahan uang itu dengan sebutan sandera. Seorang pejabat kementerian keuangan Korsel menolak untuk mengatakan banyak dana beku Iran yang tersisa setelah pembayaran iuran PBB, dengan alasan undang-undang kerahasiaan.
Republik Islam juga merupakan rekan dagang ketiga terbesar Korsel di ASia Barat sebelum AS menarik diri dari perjanjian nuklir 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika