REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Disinggungnya penerapan five point consensus dalam perbincangan telepon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dinilai sebagai bentuk dukungan Indonesia atas keketuaan Kamboja di ASEAN untuk memajukan penyelesaian krisis Myanmar. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Beginda Pakpahan, mengatakan, kursi keketuan ASEAN tahun ini dipegang oleh Kamboja.
Sementara five point consensus sudah tercapai pada masa keketuaan Brunei, yakni pada April 2021. Namun pelaksanaannya memang belum optimal.
“Kalau saya melihatnya (percakapan Jokowi dengan Hun Sen) ini sebagai bentuk dukungan dari anggota ASEAN, yaitu Indonesia salah satunya, atas keketuaan Kamboja. Hal ini supaya Kamboja bisa didukung dari konsensus yang sudah tercapai tahun lalu terkait Myanmar,” kata Beginda saat diwawancara Republika.co.id, Ahad (23/1/2022).
Dia berpendapat, dipatuhinya five point consensus oleh junta Myanmar memang memerlukan waktu. “Dalam pandangan negara-negara ASEAN, berdasarkan hasil evaluasi yang terakhir, (penerapan five point consensus) itu memang perlu dioptimalkan,” ujarnya.
Itulah sebabnya, kata Beginda, penerapan five point consensus memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama ASEAN. Sebab hingga saat ini, Myanmar, meski dipimpin junta, masih merupakan anggota ASEAN.
Sebelumnya Jokowi menekankan tentang pentingnya prinsip-prinsip yang telah disepakati, terutama five point consensus, dalam melakukan pendekatan ke Myanmar. Hal itu disampaikan saat dia melakukan percakapan via telepon dengan Hun Sen yang negaranya memegang keketuan ASEAN 2022.
"Pelaksanaan five point consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw (militer Myanmar). Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar," ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, dikutip dari siaran resmi Istana, Jumat (21/1/2022).
Jokowi turut menyoroti masih berlanjutnya aksi kekerasan di Myanmar. “Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," ujarnya.
Indonesia juga konsisten, selama tidak ada kemajuan signifikan pelaksanaan five point consensus, keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili non-political level di pertemuan-pertemuan ASEAN penting dipertahankan. Prinsip itu juga berlaku bagi rencana pelaksanaan retreat para menteri luar negeri ASEAN dan pertemuan-pertemuan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika