REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Pemerintah Iran telah memberikan izin kepada truk-truk bahan bakar untuk mengirim pasokan ke Afghanistan. Kendati demikian, hingga kini Teheran belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban di negara tersebut.
"Untuk memenuhi kebutuhan rakyat Afghanistan di musim dingin dan atas permintaan pihak berwenang Afghanistan, izin telah dikeluarkan untuk truk bahan bakar diesel untuk lewat ke Afghanistan melalui wilayah Iran untuk jangka waktu tiga bulan,” kata utusan khusus Iran untuk Afghanistan Hassan Kazemi Qomi lewat akun Twitter-nya pada Ahad (23/1/2022), dikutip laman Middle East Monitor.
Awal bulan ini, kantor wakil perdana menteri rezim Taliban mengumumkan bahwa komite ekonomi mereka bertemu dengan para ahli dan pejabat lokal guna membahas impor minyak serta gas dari negara-negara tetangga, termasuk Iran. Pembentukan pasar bersama dengan Iran juga menjadi agenda.
Saat ini Afghanistan menghadapi krisis energi. Pemadaman listrik kerap terjadi, termasuk di ibu kota Kabul. Krisis tersebut diperkirakan bakal terus memburuk selama musim dingin berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian sempat menyerukan Amerika Serikat (AS) mencairkan aset Afghanistan yang dibekukan setelah Taliban menguasai kembali negara tersebut.
“Aset Afghanistan yang diblokir Amerika harus digunakan untuk tujuan kemanusiaan dan peningkatan kondisi di Afghanistan,” kata kata Amirabdollahian setelah bertemu Menteri Luar Negeri Taliban Amiran Khan Mutaqqi di Teheran pada 10 Januari lalu.
Setelah Taliban merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu, Washington diketahui membekukan aset cadangan bank sentral Afghanistan senilai lebih dari 9 miliar dolar AS. "Pertempuran bangsa Afghanistan yang pemberani telah menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan asing yang dapat menduduki Afghanistan dan memerintah di sana," ujar Amirabdollahian.
Meski Amirabdollahian melakukan pertemuan dengan Mutaqqi, Iran belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban atas Afghanistan. Presiden Iran Ebrahim Raisi telah menyerukan pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan. Menurutnya, penting bagi rakyat di sana untuk tak merasa bahwa Afghanistan hanya dimiliki satu kelompok atau golongan saja.
“Semua upaya kami adalah untuk pemerintahan di Afghanistan yang rakyat merasa milik semua kelompok dan etnis di Afghanistan serta menjamin perdamaian di negara tersebut,” kata Raisi pada 30 Desember tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika