REPUBLIKA.CO.ID, OUAGADOUGOU - Pihak militer Burkina Faso pada Senin (24/1/2022) mengatakan mereka telah menggulingkan Presiden Roch Kabore, menangguhkan konstitusi, membubarkan pemerintah dan majelis nasional, serta menutup perbatasan. Pengumuman itu ditandatangani oleh Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dan dibacakan oleh seorang tentara lain pada siaran televisi pemerintah.

Pihak militer Burkina Faso mengatakan pengambilalihan kekuasaan itu dilakukan tanpa kekerasan dan bahwa orang-orang yang ditahan berada di lokasi yang aman. Pernyataan yang disampaikan melalui siaran televisi itu dibuat atas nama entitas yang sebelumnya tidak pernah terdengar, yakni Gerakan Patriotik untuk Perlindungan dan Pemulihan atau dalam akronim bahasa Prancisnya disebut MPSR.

"MPSR, yang mencakup semua bagian tentara, telah memutuskan untuk mengakhiri jabatan Presiden Kabore hari ini," kata pernyataan tersebut.

Pernyataan itu menyebutkan tentang memburuknya situasi keamanan dan kondisi yang digambarkan sebagai ketidakmampuan Kabore dalam menyatukan bangsa dan secara efektif menanggapi tantangan yang dihadapinya. Siaran pernyataan oleh militer Burkina Faso itu muncul setelah dua hari berlangsungnya kebingungan dan ketakutan di ibukota Ouagadougou, di mana terjadi tembakan dari senjata-senjata berat di kamp-kamp tentara pada Ahad (23/1/2022).

Keberadaan Kabore tidak diketahui pada Senin (24/1/2022) setelah tembakan senjata berat terdengar di daerah sekitar kediamannya pada malam hari. Sebelumnya, partai pendukung Kabore mengatakan dia selamat dari upaya pembunuhan, tetapi tidak memberikan keterangan rinci.

Sebelum pernyataan oleh militer Burkina Faso itu, Uni Afrika dan blok Afrika Barat (ECOWAS) sama-sama mengutuk tindakan militer yang mereka sebut percobaan kudeta di Burkina Faso. Kedua organisasi regional Afrika itu mengatakan mereka menganggap pihak militer Burkina Faso bertanggung jawab atas keselamatan Kabore.

Ikuti Whatsapp Channel Republika