REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan Indonesia tidak akan menjalin relasi diplomatik dengan Israel. Komentarnya itu merespons pernyataan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid yang berharap dapat membuka hubungan diplomatic dengan Indonesia dan Arab Saudi.
“Dukungan Indonesia untuk keadilan dan kemerdekaan Palestina tidak berubah,” kata Teuku kepada Republika.co.id saat diminta tanggapannya terkait pernyataan Lapid, Rabu (26/1/2022).
Soal normalisasi hubungan dengan Israel, menurut Teuku sikap dan posisi Indonesia sudah jelas. Sebelum hal itu terjadi, Palestina harus terlebih dulu memperoleh kemerdekaan berdasarkan kesepakatan solusi dua negara dan merujuk pada beragam resolusi PBB berikut parameternya.
“Hal ini yang terlebih dahulu ingin dipastikan Indonesia sebelum membicarakan hal-hal lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Yair Lapid mengatakan, negaranya berharap dapat membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia dan Israel. Namun menurutnya, kesepakatan semacam itu akan memakan waktu.
Lapid mengungkapkan, saat ini Israel sedang berupaya merangkul lebih banyak negara agar bergabung dalam Abraham Accords, yakni kesepakatan perdamaian yang sudah terlebih dulu tercapai dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. “Jika Anda bertanya kepada saya negara-negara penting mana yang sedang kita lihat, Indonesia adalah salah satunya, Arab Saudi tentu saja. Tapi hal-hal ini membutuhkan waktu,” ucapnya di Radio Angkatan Darat Israel, Selasa (25/1).
Dia menyebut, ada negara-negara kecil yang bisa melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dalam dua tahun mendatang. Namun Lapid tak mengungkap nama negara-negara tersebut.
Lapid mengatakan, saat ini Israel sedang berupaya merangkul lebih banyak negara agar bergabung dalam Abraham Accords, yakni kesepakatan perdamaian yang sudah terlebih dulu tercapai dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. “Jika Anda bertanya kepada saya negara-negara penting mana yang sedang kita lihat, Indonesia adalah salah satunya, Arab Saudi tentu saja. Tapi hal-hal ini membutuhkan waktu,” ucapnya di Radio Angkatan Darat Israel.
Pada Oktober tahun lalu, mantan menteri luar negeri Amerika Serikat (AS) era pemerintahan Donald Trump, Mike Pompeo, mengomentari kemungkinan normalisasi diplomatik antara Saudi dan Israel. Menurut Pompeo, hal itu dapat terjadi jika pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil sikap lebih keras terhadap Iran.
"Saya yakin akan ada lebih banyak negara yang bergabung dengan Abraham Accords dan suatu hari nanti Kerajaan Arab Saudi juga akan bergabung," kata Pompeo dalam sebuah wawancara dengan Telegraph pada 17 Oktober 2021.
Pada 15 September 2020, Bahrain dan UEA menandatangani perjanjian normalisasi diplomatik dengan Israel. Hal itu tercapai berkat mediasi dan dukungan AS di bawah kepemimpinan mantan presiden Donald Trump. Kesepakatan normalisasi tersebut dikenal dengan nama Abraham Accords.
Selain UEA dan Bahrain, AS pun membantu Israel melakukan normalisasi diplomatik dengan Sudan serta Maroko. Washington menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme sebagai aksi timbal balik atas kesediaannya membuka hubungan resmi dengan Tel Aviv. Kemudian terkait Maroko, sebagai balasan, AS mengakui klaim negara tersebut atas wilayah Sahara Barat yang dipersengketakan.
Palestina mengecam kesepakatan damai yang dilakukan empat negara Muslim tersebut. Menurut Palestina, apa yang dilakukan keempat negara terkait merupakan “tikaman” bagi perjuangannya memperoleh kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika