REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan (DK) bahwa Afghanistan sedang digantung seutas benang, Rabu (26/1/2022). Dia menyerukan negara-negara untuk mengesahkan semua transaksi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Taliban.
Guterres juga mendorong penangguhan aturan atau kondisi apa pun yang membatasi operasi bantuan menyelamatkan nyawa. Dia menyatakan, jutaan orang di negara itu menderita kelaparan ekstrem, pendidikan dan layanan sosial berada di ambang kehancuran, serta kurangnya likuiditas membatasi kapasitas PBB dan kelompok bantuan untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan.
"Kami perlu memberikan jaminan hukum kepada lembaga keuangan dan mitra komersial bahwa mereka dapat bekerja dengan operator kemanusiaan tanpa takut melanggar sanksi," kata Guterres.
Guterres mencatat bahwa DK dengan 15 anggota pada bulan lalu mengadopsi pengecualian kemanusiaan terhadap sanksi PBB yang terkait dengan Afghanistan. Sekitar 9,5 miliar dolar AS cadangan bank sentral Afghanistan tetap diblokir di luar negeri dan dukungan pembangunan internasional telah mengering sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus.
Para donor berusaha menggunakan uang itu sebagai pengaruh atas Taliban dalam masalah-masalah termasuk hak asasi manusia. "Ada bukti kuat dari lingkungan intimidasi yang muncul dan penurunan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi otoritas pemerintah mungkin mengarah pada pengendalian populasi oleh ketakutan," ujar utusan khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons kepada DK PBB.
Pada Desember, para donor untuk Dana Perwalian Rekonstruksi Afghanistan yang dikelola oleh Bank Dunia setuju untuk mentransfer 280 juta dolar AS ke Program Pangan Dunia dan badan anak-anak PBB UNICEF untuk mendukung nutrisi dan kesehatan di Afghanistan. Guterres mengatakan sisa 1,2 miliar dolar AS dana yang dibutuhkan akan segera dibebaskan untuk membantu rakyat Afghanistan bertahan hidup di musim dingin.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada DK PBB, bahwa AS telah bergerak untuk memastikan sanksi tidak menghambat kegiatan kemanusiaan. Washington pun sedang memeriksa berbagai opsi untuk meredakan krisis likuiditas.
Direktur operasi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Dominik Stillhart mengatakan, diskusi intens antara PBB, ICRC, Bank Dunia dan negara-negara donor utama dipusatkan pada fasilitas pertukaran kemanusiaan. Program ini akan didukung atau dikelola oleh Bank Dunia, serta memungkinkan untuk uang tunai untuk disuntikkan ke dalam ekonomi Afghanistan.
Menurut Stillhart uang dapat disimpan di fasilitas itu. Dalam kondisi tertentu uang tunai dapat disediakan untuk para pedagang di Afghanistan, meskipun menurutnya, itu adalah tindakan sementara. "Harus bank sentral yang harus memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi-fungsi ini," katanya.
Stillhart mengatakan kesepakatan diperlukan antara PBB, Bank Dunia dan donor utama untuk memulai fasilitas ini. Dia mencatat bahwa diskusi itu tidak terkait dengan pencairan aset Afghanistan atau perubahan sanksi terhadap Taliban.
Menurut Stillhart, ide terpisah juga sedang dibahas yang akan melibatkan penggunaan uang dari Dana Perwalian Rekonstruksi Afghanistan yang dikelola Bank Dunia. Dana ini untuk membayar pegawai sektor publik non-keamanan.
PBB awal bulan ini telah meminta bantuan kemanusiaan sebesar 4,4 miliar dolar AS untuk Afghanistan untuk 2022. PBB mengatakan membutuhkan tambahan 3,6 miliar dolar AS untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, promosi mata pencaharian, dan kohesi sosial, khususnya kebutuhan perempuan dan anak perempuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika