REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- China pada Jumat (28/1/2022) mengungkapkan daftar kedatangan pejabat asing untuk Olimpiade Musim Dingin pekan depan. Mereka yang hadir meliputi para pemimpin Rusia, Arab Saudi dan Mesir.
Beijing sangat ingin mendapat dukungan internasional untuk Olimpiade Musim Dingin yang paling dipolitisasi dalam sejarah baru-baru ini. Beberapa negara Barat telah mengumumkan boikot diplomatik terkait catatan hak asasi manusia China. Khususnya tindakan kerasnya terhadap Muslim Uyghur di wilayah barat Xinjiang yang oleh Amerika Serikat disebut sebagai "genosida".
Stasiun televisi negara CCTV merilis daftar terbaru tamu-tamu upacara pembukaan Jumat depan yang mencakup banyak tetangga China. Di antara lebih dari 20 tamu dalam daftar adalah Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu adalah pemimpin asing pertama yang mengkonfirmasi kehadirannya dalam Olimpiade Beijing dan termasuk dalam daftar yang dirilis Jumat.
Daftar yang dirilis oleh CCTV juga mencakup para pemimpin dari negara tetangga Asia Tengah yang sebagian besar otoriter, serta Emir Qatar dan Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed. Bangsawan lainnya termasuk Putri Sirindhorn dari Thailand dan Pangeran Albert II dari Monako.
Para undangan Eropa yang dikonfirmasi termasuk Presiden Polandia Andrzej Duda dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres termasuk di antara para pemimpin institusi global yang akan datang ke Olimpiade.
Tetap datang di tengah boikot
Pejabar asing tetap akan datang meskipun ada boikot diplomatik yang dipimpin AS oleh negara-negara termasuk Inggris, Kanada, Australia dan Denmark terkait catatan hak-hak China.Negara-negara lain seperti Jepang tidak mengirimkan pejabat dan telah menyuarakan keprihatinan tentang hak asasi manusia di China sambil menghindari mengumumkan secara resmi bahwa mereka adalah bagian dari boikot.
Beberapa negara Barat seperti Belanda menolak mengirimkan pejabat terkait pembatasan perjalanan pandemi yang ketat di China.Kelompok hak asasi manusia telah lama menuduh Sisi, Pangeran Mohammed dan Putin melakukan pelanggaran hak di negara-negara mereka.
Dibandingkan dengan saat Olimpiade Musim Panas 2008, hubungan China dengan kekuatan Barat dan banyak tetangganya kini jauh lebih rumit. Kelompok hak asasi manusia percaya setidaknya satu juta orang Uyghur dan Muslim berbahasa Turkilainnya telah dipenjara di Xinjiang. China menyangkal genosida atau keberadaan kamp kerja paksa.
Dikatakan bahwa jaringan luas kamp yang telah dibangun di sana adalah "pusat pelatihan kejuruan" untuk mendukung pekerjaan dan memerangi ekstremisme agama. Tindakan keras politik yang sedang berlangsung di Hong Kong juga telah meregangkan hubungan dengan banyak negara Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika