REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Presiden Suriah Bashar Al-Assad mengancam akan mengajukam tuntutan kepada pejabat pemerintahan dan pasukan Amerika Serikat (AS). Rezim Assad mengklaim memiliki bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan AS di Suriah.

"Tuntutan tidak hanya mencakup pidana, tetapi juga tuntutan atas hak-hak korban atas kompensasi di hadapan otoritas peradilan nasional dan internasional yang kompeten," ujar pernyataan Jaksa Penuntut Umum Militer di bawah rezim Assad, dilansir Alarabiya, Ahad (30/1).

Rezim Assad menganggap bahwa kehadiran AS di Suriah tidak dapat dibenarkan. Terutama karena AS tidak memperoleh izin sebelumnya dari pemerintah Assad mengenai kehadirannya, dan Dewan Keamanan PBB juga tidak mengizinkannya. Rezim Assad menuduh pasukan AS mendukung proyek separatis di timur laut Suriah.

 "Ada bukti yang menunjukkan bahwa banyak anggota ISIS menerima pelatihan dari tentara AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Militer Suriah.

Jaksa Penuntut Umum Militer memiliki bukti bahwa pasukan AS sengaja mengabaikan peristiwa seranhan ISIS ke penjara Ghweran. Serangan ini bertujuan untuk membebaskan ratusan tahanan ISIS. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika