REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Sebuah laporan PBB mencatat, Taliban dan sekutunya telah membunuh sejumlah mantan pejabat Afghanistan, anggota pasukan keamanan, dan orang-orang yang bekerja dengan kontingen militer internasional. Pembunuhan ini dilakukan sejak penarikan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) pada Agustus tahun lalu.
"Misi PBB terus menerima laporan yang kredibel tentang pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lainnya terhadap mantan pejabat, anggota pasukan keamanan, dan orang-orang yang bekerja untuk kontingen militer internasional yang dipimpin AS, meskipun amnesti umum diumumkan oleh Taliban," demikian laporan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada Dewan Keamanan PBB tersebut.
Misi tersebut telah menetapkan laporan yang kredibel bahwa lebih dari 100 orang telah terbunuh. Lebih dari dua pertiga dari mereka diduga dibunuh oleh Taliban atau afiliasi mereka sejak 15 Agustus.
Terdapat juga tuduhan yang kredibel tentang pembunuhan di luar proses hukum terhadap sedikitnya 50 orang yang diduga anggota cabang lokal kelompok militan negara Islam. "Pembela hak asasi manusia dan pekerja media terus diserang, diintimidasi, dilecehkan, ditangkap secara sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan," katanya.
Laporan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada Dewan Keamanan PBB juga merekam kondisi kehidupan yang memburuk bagi 39 juta penduduk Afghanistan meskipun pertempuran berakhir dengan pengambilalihan Taliban pada Agustus. "Seluruh sistem sosial dan ekonomi yang kompleks sedang dimatikan," kata Guterres.
Laporan ini merupakan laporan terbaru dari serangkaian peringatan yang dikeluarkan Sekjen PBB dalam beberapa bulan terakhir tentang krisis kemanusiaan dan ekonomi. Krisis di negara tersebut pun dipercepat setelah Taliban merebut Kabul ketika pasukan asing pimpinan AS terakhir pergi dan donor internasional memotong bantuan keuangan yang penting.
Guterres merekomendasikan Dewan Keamanan PBB menyetujui restrukturisasi misi PBB untuk menangani situasi kemanusiaan dan ekonomi Afghanistan. Ini juga termasuk pembentukan unit pemantauan hak asasi manusia baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika