REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu tahun yang lalu pada 1 Februari 2021, junta atau yang dikenal Tatmadaw melakukan kudeta pemerintahan sah Myanmar. Namun sangat disayangkan, hingga saat ini tidak ada kemajuan berarti dalam penyelesaikan konflik Myanmar.

"Sebagai keluarga, ASEAN telah mengulurkan bantuan, melalui lima poin konsensus dan sangat disayangkan, sampai saat ini tidak terdapat kemajuan signifikan terhadap pelaksanaannya," kata pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (1/2/2021).

Dalam perkembangan yang terjadi hingga kini, Indonesia mendesak agar militer Myanmar dapat segera menindaklanjuti lima poin konsensus yang dibuat negara anggota ASEAN. Myanmar termasuk dalam anggota ASEAN.

Indonesia juga mendesak militer Myanmar memberikan akses kepada Utusan Khusus ASEAN agar dapat memulai kerja sesuai mandat para pemimpin ASEAN melalui lima poin konsensus tersebut."Indonesia akan terus memberikan bantuan dan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar," kata pernyataan Indonesia.

"Indonesia menghargai dukungan dunia internasional terhadap lima poin konsensus ASEAN," tambah pernyataan tersebut.

Pemimpin negara-negara anggota ASEAN menyepakati konsensus berisikan lima poin terkait krisis di Myanmar sebagai hasil dari pertemuan di Jakarta pada April tahun lalu. ASEAN menekankan kekerasan segera harus dihentikan di Myanmar dan meminta semua pihak menahan diri sepenuhnya.

ASEAN juga meminta dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar. ASEAN sepakat adanya utusan khusus untuk memfasilitasi dialog tersebut dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN.

ASEAN kemudian sepakat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Utusan khusus dan delegasi akan berkunjung ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan, namun hingga satu tahun kudeta, hal ini tidak terealisasikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika