REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Kepala Program Pembangunan PBB di Afghanistan Abdallah al Dardari mengatakan PBB memiliki 135 juta dolar AS di bank di Afghanistan. Tapi tidak bisa menggunakannya sebab bank sentral Taliban tidak dapat mengkonversinya ke mata uang afghani.

Dardari mengatakan PBB membawa dolar Amerika Serikat (AS) ke Afghanistan. Kemudian mendepositokannya ke Afghanistan International Bank (AIB).

"Dengan janji yang tegas dari bank sentral uang tunai segar itu akan dapat dikonversi secara otomatis ke afghani, hal itu tidak terjadi," katanya di ACAMS Global Sanctions Space Summit, Kamis (3/2/2022).

Ia menambahkan UNDP sendiri memiliki sekitar 30 juta dolar AS yang tertahan di AIB. "Saya tidak bisa mengkonversinya ke afghani dan tanpa afghani seperti yang dapat anda bayangkan, kami tidak bisa mengimplementasikan semua program-program kami," kata Dardari.

Taliban yang merebut kekuasaan di Afghanistan bulan Agustus lalu melarang penggunaan mata uang asing. Sementara dolar AS sudah biasa digunakan masyarakat Afghanistan.

PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya mengatakan Taliban yang sudah lama disanksi masyarakat internasional menghalangi operasi kemanusiaan di Afghanistan. Lebih dari setengah dari 39 juta penduduk negara itu mengalami kelaparan ekstrem. Sementara layanan ekonomi, pendidikan dan sosial ambruk.

Miliaran dolar AS di bank sentral Afghanistan dan bantuan asing dibekukan demi mencegah dana tersebut jatuh ke tangan Taliban. Bank-bank internasional khawatir dengan sanksi sehingga PBB dan organisasi kemanusiaan kesulitan mendapatkan uang ke negara itu.

Likuiditas juga merupakan masalah. Pada bulan November lalu Dardari mengatakan terdapat 4 miliar dolar AS dalam perekonomian afghani tapi hanya sekitar 500 juta dolar AS yang tersebar. Pejabat PBB dan organisasi kemanusiaan mengatakan PBB dan Bank Dunia membahas kemungkinan tukar fasilitas.  

Dardari mengatakan langkah itu akan memungkinkan operasi kemanusiaan mendapatkan uang tunai untuk diserahkan dengan mekanisme luar negara. Kemudian PBB bisa mendapatkan afghani melalui "perdagangan besar dan perusahaan seluler di dalam Afghanistan."

Ia juga mengatakan program-program di Myanmar dapat menjadi pelajaran. Sistem pembayaran elektronik di negara Asia Tenggara itu tidak melewati bank sentral. AS dan negara-negara lainnya mensanksi militer Myanmar yang melakukan kudeta satu tahun yang lalu. n Lintar Satria/Reuters 

Ikuti Whatsapp Channel Republika