REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengesampingkan kemungkinan intervensi militer untuk membubarkan unjuk rasa anti-vaksin di Ibukota Ottawa. Trudeau juga menegaskan ia tidak akan bernegosiasi dengan para demonstran.
Pemerintah Kanada menghadapi gelombang unjuk rasa yang menolak kebijakan wajib vaksin. Demonstrasi sudah berlangsung selama hampir satu pekan.
Awalnya unjuk rasa hanya memprotes wajib vaksin bagi supir truk lintas batas. Gerakan ini menjadi momentum sikap yang lebih luas di seluruh negeri dalam menolak peraturan pembatasan sosial Covid-19 seperti wajib vaksin dan masker.
"Sebelum mengerahkan militer dalam situasi yang melibatkan rakyat Kanada harus sangat hati-hati, ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapa pun, tapi sampai saat ini, tidak ada permintaan untuk itu dan tidak ada dalam rencana saat ini," kata Trudeau dalam konferensi pers virtual seperti dikutip United Press International, Jumat (4/2/2022).
Polisi kota Ottawa sudah sangat sibuk menghadapi pengunjuk rasa.
"Rentang aktivitas ilegal, berbahaya dan tidak dapat diterima untuk dicatat di luar kemampuan dan waktu yang kami miliki hari ini," kata Kepala Kepolisian Ottawa Peter Sloly di rapat dewan kota.
Penggalangan dana daring sebagai bentuk dukungan untuk pengunjuk rasa sudah mencapai 10 juta dolar lebih. Pada Kamis (3/2/2020) kemarin salah satu panitia demonstrasi mengatakan mereka tidak akan mundur.
"Biarkan saya memastikan pada warga Ottawa kami tidak berniat untuk bertahan lebih lama satu hari pun dari yang diperlukan, kepergian kami akan berdasarkan tindakan perdana menteri yang tepat, mencabut semua mandat dan pembatasan pada kebebasan kami," kata Tamara Lich dalam konferensi pers di Ottawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
