REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Media Korea Utara (Korut) melaporkan parlemen negara itu berjanji membangun ekonomi dan memperbaiki penghidupan masyarakat dalam "perjuangan gigih" menghadapi sanksi-sanksi internasional dan pandemi virus corona. Supreme People's Assembly (SPA) merupakan parlemen yang mengikuti arahan pemerintahan.
Pada Selasa (8/2/2022) kantor berita KCNA melaporkan dalam sidang 6 dan 7 Februari lalu SPA membahas anggaran dan mengadopsi undang-undang pengasuhan anak dan perlindungan warga negara di luar negeri. Pemimpin Korut Kim Jong-un tidak menghadiri sidang yang dipimpin ketua SPA Cho Ryong Hae itu.
Parlemen yang jarang menggelar sidang itu biasanya hanya memberi persetujuan dalam isu-isu anggaran, personel dan hukum serta tugas-tugas Partai Buruh Korut. Sebagian besar anggota parlemen dari partai berkuasa itu.
Sidang ini digelar saat Korut menghadapi krisis ekonomi akibat sanksi-sanksi internasional yang diberlakukan karena program senjata mereka. Penutupan perbatasan akibat pandemi Covid-19 juga menghentikan perdagangan dengan China, sekutu dan mitra ekonomi terbesar Korut.
Pada bulan Desember lalu Kim memuji keberhasilan implementasi rencana ekonomi lima tahun yang ia luncurkan tahun lalu. Tapi ia memperingatkan tahun ini merupakan "perjuangan hidup-mati" untuk mendorong perekonomian dan memperbaiki kehidupan masyarakat.
KCNA melaporkan dalam sidang SPA, Perdana menteri kabinet yang mengawasi ekonomi, Kim Tok Hun mengatakan ia hendak mengkonsolidasikan fondasi-fondasi rencana lima tahun. Industri kimia dan baja menjadi penghubung utamanya.
"Tahun lalu (kami) menghadapi masalah yang lebih sulit dan rumit dibandingkan yang diperkirakan karena hostilitas pasukan sanksi-sanksi dan krisis kesehatan dunia, tapi kami mengorbankan perjuangan gigih untuk menempatkan perekonomian negeri ke pembangunan orbit baru," katanya.
"Kini kami menghadapi tugas dengan tanggung jawab berat untuk memberi jaminan rencana lima tahun diimplementasikan dan membuat perubahan nyata dalam membangun ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat," tambahnya.
Kim juga berjanji untuk mendorong upaya memperbaiki perdagangan. Serta meningkatkan produksi "biji-bijian" untuk menormalkan jatah makanan.
Ia mencatat daging, telur, buah, sayur, jamur, produk susu dan tanaman penghasil minyak sebagai barang esensial yang "berkontribusi besar pada diet masyarakat."
Korut belum mengkonfirmasi satu pun kasus infeksi virus corona. Tapi menutup perbatasannya dan memberlakukan larangan perjalanan yang ketat serta sejumlah pembatasan lainnya.
Cuaca buruk, sanksi-sanksi dan pandemi mendorong perekonomian Korut pada tahun 2020 mengalami kontraksi terburuk selama 23 tahun. Pelapor Khusus PBB dalam hak asasi manusia di Korut mengatakan masyarakat yang paling rentan di negara itu berisiko kelaparan di tengah pandemi.
Ditutupnya perbatasan mendorong pengiriman barang dari China turun 80 persen yang merupakan 90 persen volume perdagangan Korut. Kedua belah pihak membuka kembali perdagangan antara dua negara bulan lalu ketika sebuah kereta Korut tiba di kota perbatasan China untuk pertama kalinya sejak pandemi.
KCNA melaporkan di sidang SPA, Menteri Keuangan Ko Jong Bom memetakan anggaran tahun ini, termasuk kenaikan pengeluaran sebesar 33,3 persen dari tahun sebelumnya. Dana itu untuk "mengatasi pandemi" dan "kerja darurat mencegah epidemi."
Pemerintah Korut tidak menyebutkan skala anggaran pertahanan. Tapi sama seperti tahun sebelumnya sekitar 15,9 persen dari total anggaran tahun ini.
Tidak seperti ketika Kim Jong-un memimpin sidang SPA pada September tahun lalu. Sidang kali tidak menyinggung hubungan antara dua negara Korea.
Ikuti Whatsapp Channel Republika