REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia dan Lithuania pada Rabu (9/2) sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam tantangan strategis, khususnya menghadapi tekanan dari China. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne di Gedung Parlemen.
Australia dan Lithuania menghadapi tekanan yang sama dari China. Eksportir Australia telah kehilangan pendapatan senilai puluhan miliar dolar karena hambatan perdagangan resmi dan tidak resmi dari China. Hambatan perdagangan tersebut meliputi komoditas batu bara, anggur, daging sapi, udang karang, dan barley. Hambatan perdagangan ini merupakan salah satu dampak dari memburuknya hubungan Australia dengan Beijing.
Sementara Lithuania belum lama ini telah memicu kemarahan Beijing. Lithuania telah menyetujui pembukaan kantor perwakilan Taiwan di ibu kota Vilnius. Kantor perwakilan tersebut dibuka dengan menggunakan nama Taiwan ketimbang China Taipei.
China Taipei merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh negara lain untuk menghindari pelanggaran dari Beijing. China menilai pembukaan kantor perwakilan dengan menyandang nama Taiwan telah melanggar kebiasaan diplomatik.
“Untuk beberapa waktu, Australia mungkin merupakan salah satu contoh utama di mana China menggunakan ekonomi dan perdagangan sebagai instrumen politik atau, bisa dikatakan, bahkan sebagai senjata politik. Sekarang Lithuania bergabung dengan klub eksklusif ini. Tapi jelas kami bukan yang terakhir," kata Landsbergis.
Payne mengatakan, dia setuju dengan Landsbergis tentang pentingnya negara-negara yang berpikiran sama untuk bersatu dengan pendekatan yang konsisten. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban berbasis aturan internasional, perdagangan bebas dan terbuka, transparansi, keamanan dan stabilitas.
"Saya pikir kami mengirimkan pesan sekuat mungkin tentang penolakan kami terhadap paksaan dan penolakan kami terhadap otoritarianisme," kata Payne.
Landsbergis menyambut baik langkah Australia untuk konsultasi dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas keluhan Uni Eropa yang menuduh Beijing menahan barang dari Lithuania dan perusahaan UE, yang menggunakan komponen Lithuania di perbatasan China.
“Kita perlu mengingatkan negara-negara seperti China atau negara lain yang ingin menggunakan perdagangan sebagai senjata,” kata Landsbergis.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengatakan Selasa bahwa China mematuhi aturan WTO dalam berurusan dengan Lithuania. Zhao mengatakan, pernyataan Lithuania terkait hambatan perdagangan tidak benar.
“China mendesak Lithuania untuk menghadapi fakta objektif, memperbaiki jalannya dan kembali ke jalur yang benar untuk mematuhi prinsip satu-China. Mereka harus berhenti mencampuradukkan yang benar dengan yang salah dan dengan jahat, apalagi mencoba mengikat negara lain untuk mengeroyok China,” kata Zhao.
Prinsip satu-China menyatakan bahwa, Taiwan adalah bagian dari China. Selain itu pemerintah Komunis di Beijing adalah satu-satunya pemerintah yang sah di China.
Landsbergis mengatakan, gangguan oleh China dan Rusia terhadap tatanan berbasis aturan global harus mendapatkan tanggapan internasional. “Kita harus bertindak kontra-disruptif. Itu berarti meyakinkan dan memperkuat ikatan kita. Tatanan berbasis aturan ini memberikan keamanan dan kemakmuran," ujarnya.
Lithuania membuka kedutaan besar pertama di Canberra dalam 31 tahun hubungan bilateral kedua negara. Lithuania juga menawarkan dukungan untuk Australia mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Di sisi lain, Australia berencana untuk membuka kantor perdagangan di Lithuania.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
