REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China pada Rabu (9/2/2022) mengkritik penjualan senjata AS ke Taiwan. Negara itu akan mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan integritas teritorial negaranya.
"Tentara Pembebasan Rakyat akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial, menggagalkan campur tangan eksternal dan upaya pemisahan diri, dan mempromosikan reunifikasi," kata Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan.
AS pada Senin menyetujui penjualan perlengkapan senjata dan layanan senilai 100 juta dolar AS ke Taiwan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pertahanan rudal yang digunakan oleh negara kepulauan yang memiliki pemerintahan sendiri itu.
Kesepakatan itu akan mencakup rekayasa "dukungan layanan, yang dirancang untuk mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan" Sistem Pertahanan Udara Patriot negara pulau itu, kata Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS (DSCA).
"Penjualan yang diusulkan akan membantu meningkatkan keamanan penerima (Taiwan) dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, ekonomi, dan kemajuan di kawasan itu," kata DSCA dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian mengatakan: "Hanya ada satu China di dunia, dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China."
"Masa depan Taiwan terletak pada reunifikasi nasional, dan keamanan Taiwan bergantung pada upaya bersama rekan senegaranya di kedua sisi selat di bawah prinsip satu-China, bukan penjualan senjata AS ke Taiwan," tambahnya.
Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan pada konferensi pers Selasa bahwa penjualan senjata AS “ke wilayah Taiwan di China secara serius melanggar prinsip satu-China dan ketentuan dari tiga komunike bersama China-AS.”
“Ini sangat merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China, dan sangat merusak hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. China dengan tegas menentang ini dan mengutuk keras ini,” tambahnya.
Itu adalah penjualan militer kedua oleh AS ke Taiwan sejak Presiden Joe Biden menjabat pada Januari 2021. China mengklaim Taiwan, sebuah negara kepulauan berpenduduk sekitar 24 juta orang, sebagai provinsi yang memisahkan diri, sementara Taipei telah bersikeras untuk merdeka sejak 1949 dan memiliki hubungan diplomatik dengan setidaknya 15 negara.
Baca: Resepsi Pernikahan Metaverse Pertama di India Dihadiri 3.000 Tamu
Baca: Perbaiki Hubungan dengan Israel, Turki Tegaskan tak Abaikan Palestina
Baca: Perbankan Eropa Diperingatkan Hadapi Serangan Siber Rusia
Ikuti Whatsapp Channel Republika