REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut untuk membantu menumpulkan kenaikan tajam harga bahan bakar serta meminimalkan dampak pada kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Menteri Industri, Koichi Hagiuda mengatakan pada Kamis (10/2/2022) harga minyak tetap tinggi di tengah ketatnya pasokan.
Harga minyak mentah melonjak ke tertinggi tujuh tahun, didorong oleh kekhawatiran atas pasokan global yang ketat dan potensi gangguan di tengah meningkatnya ketegangan di Eropa Timur, membawa lonjakan harga bahan bakar dalam beberapa bulan terakhir.
Jepang, yang juga meminta beberapa negara produsen untuk meningkatkan produksi, meluncurkan program subsidi sementara bulan lalu dan sejak itu menaikkan jumlahnya dua kali hingga mencapai batas 50 yen (0,4 dolar AS) per liter.
"Kami akan mempertimbangkan langkah-langkah apa yang paling efektif dari perspektif meminimalkan dampak pada kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi," kata Menteri Industri Koichi Hagiuda pada konferensi pers, tetapi tidak mengatakan apa tindakan itu.
"Kementerian tidak mempertimbangkan menaikkan plafon subsidi atau membebaskan klausul pemicu pajak bensin saat ini," tambahnya.
Klausul pemicu 2010 bertujuan untuk memangkas pajak atas bensin dan solar ketika harga bensin tetap di atas 160 yen per liter selama tiga bulan berturut-turut, tetapi dibekukan untuk membebaskan dana pembangunan kembali gempa bagi timur laut setelah peristiwa 2011 yang menghancurkan dan tsunami yang menyertainya yang menyebabkan kehancuran nuklir di Fukushima.
Hagiuda menambahkan Jepang juga akan terus meminta negara-negara produsen minyak, seperti Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat, untuk meningkatkan produksi guna membantu menstabilkan harga minyak. Ditanya apakah itu juga meminta Iran untuk meningkatkan produksi, dia berkata, "Tidak.
"Investor global mengamati dengan cermat hasil pembicaraan nuklir AS-Iran yang dilanjutkan minggu ini. Kesepakatan dapat mencabut sanksi AS terhadap minyak Iran dan mengurangi ketatnya pasokan global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika