REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dua senator Amerika Serikat (AS) mengatakan Badan Intelijen Pusat (CIA) secara diam-diam mengumpulkan informasi massal warga Amerika tanpa pengawasan kongres. Senator Ron Wyden dari Oregon dan Senator Martin Heinrich dari New Mexico, menyatakan kekhawatirannya dalam surat tertanggal 13 April tahun lalu kepada Direktur Intelijen Nasional Avril Haines dan Direktur CIA William Burns.
CIA mengatakan program pengumpulan data tersebut melibatkan kegiatan terkait intelijen kontraterorisme yang beroperasi di bawah Perintah Eksekutif 12333. CIA menambahkan sebagian besar laporan tentang program tersebut telah dirahasiakan.
"CIA menjalankan program pengumpulan data di luar kerangka hukum yang diyakini Kongres dan publik," ujar para senator, dilansir Bloomberg, Jumat (11/2/2022).
Dalam surat tersebut tidak disebutkan berapa lama pengumpulan data telah berlangsung, dan seberapa luas jangkauannya. Selain itu, tidak ada laporan informasi data apa yang dikumpulkan oleh CIA.
Wyden dan Heinrich mengatakan program tersebut tidak memiliki perlindungan pengawasan dari Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing atau FISA, yang mengatur pelacakan orang yang dicurigai terlibat dalam terorisme atau spionase. Dalam sebuah laporan yang disampaikan pada Maret lalu, para senator mengatakan, seluruh koleksi data CIA telah dirahasiakan dari Komite Terpilih Senat untuk Intelijen.
Gedung Putih tidak segera menanggapi persoalan pengumpulan data oleh CIA tersebut. Sementara dalam sebuah pernyataan pada Kamis (10/2/2022). CIA mengatakan, panel Intelijen terus mempercepat program tersebut dan semua pejabat CIA memiliki kewajiban serius untuk melindungi privasi, dan kebebasan sipil orang Amerika.
"Ulasan yang tidak diklasifikasikan mencakup tahun 2015 hingga 2021,” kata pernyataan CIA.
Dewan Kebijakan Senior dari Kelompok Advokasi Demand Progress, Sean Vitka, mengatakan, CIA telah menyembunyikan program mata-mata massal. Mereka juga melanggar hak-hak secara harfiah setiap orang Amerika, dan sepenuhnya menghindari pengawasan Kongres dan pengadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika