REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Majelis rendah parlemen Rusia atau State Duma melakukan pemungutan suara pada Selasa (15/2/2022). Hasilnya meminta Presiden Vladimir Putin mengakui dua wilayah memisahkan dari Ukraina timur sebagai wilayah merdeka.
Pengakuan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan sendiri dapat mematikan proses perdamaian Minsk di Ukraina timur. Konflik antara pasukan pemerintah Kiev dan milisi yang didukung Moskow telah menewaskan 15.000 orang.
"Kiev tidak mematuhi perjanjian Minsk. Warga negara kami dan rekan senegaranya yang tinggal di Donbass membutuhkan bantuan dan dukungan kami," ujar pembicara State Duma Vyacheslav Volodin menulis di media sosial.
Anggota partai United Russia yang berkuasa pro Putin ini mengatakan banding akan segera dikirim ke Istana Kremlin. Tidak jelas berapa lama Istana Kremlin akan meninjaunya.
Juru bicara Istana Kremlin Dmitry Peskov menolak mengomentari substansi banding tersebut, dengan mengatakan bahwa belum ada keputusan yang diambil untuk itu. Namun dia menambahkan bahwa wilayah separatis pro Rusia yang dikenal sebagai Donbass menjadi perhatian besar bagi Rusia.
Peskov mengatakan bahwa Moskow telah berulang kali menunjukkan komitmennya terhadap proses perdamaian Minsk dan masih menginginkannya untuk dilaksanakan. Pembicaraan damai empat arah Ukraina timur antara Ukraina, Rusia, Prancis dan Jerman diadakan minggu lalu tetapi berakhir tanpa terobosan.
"Jika keputusan tentang pengakuan diambil, Rusia akan secara de facto dan de jure menarik diri dari perjanjian Minsk dengan semua konsekuensi yang menyertainya," ujar Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.
Rusia menyebut konflik di Ukraina timur sebagai perang saudara, tetapi Ukraina dan Barat mengatakan Rusia membantu separatis dengan pasukan daratnya, sesuatu yang dibantahnya. Rusia telah mengeluarkan lebih dari 700.000 paspor untuk penduduk Ukraina timur sejak milisi merebut wilayah itu pada 2014, tidak lama setelah Rusia mencaplok Krimea dan memperburuk hubungan dengan Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika