REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Pemerintah India mengecam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) karena pernyataannya yang menyampaikan keprihatinan atas larangan hijab di lembaga pendidikan di Negara Bagian Karnataka. India memandang OKI melakukan propaganda jahat terhadapnya.
"Kami telah mencatat pernyataan lain yang memotivasi dan menyesatkan dari Sekretariat Jenderal OKI tentang hal-hal yang berkaitan dengan India," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi, Selasa (15/2/2022), dikutip laman The Wire.
Dia mengatakan masalah di India dipertimbangkan dan diselesaikan sesuai dengan kerangka dan mekanisme konstitusional negara, serta etos dan pemerintahan demokratis.
“Pola pikir komunal sekretariat OKI tidak memungkinkan apresiasi yang tepat terhadap realitas ini. OKI terus dibajak oleh kepentingan pribadi untuk melanjutkan propaganda jahat mereka terhadap India,” kata Bagchi.
Menurutnya, sikap semacam itu hanya memperburuk reputasi OKI sendiri. OKI memang telah menyatakan keprihatinan mendalam atas aturan larangan berhijab di lembaga pendidikan di Karnataka. OKI pun menyoroti pidato kebencian di Haridwar dan aksi pelecehan serta perundungan terhadap seorang wanita Muslim yang menegaskan haknya mengenakan hijab.
OKI menolak serangan berkelanjutan yang menargetkan Muslim dan tempat ibadah mereka di India. OKI turut prihatin atas tren undang-undang anti-Muslim baru-baru ini di berbagai negara bagian India. Meningkatnya aksi kekerasan terhadap Muslim yang dilakukan kelompok sayap kanan Hindu, yakni Hindutva, tak luput dari sorotan OKI.
“Sekretariat Jenderal OKI lebih lanjut mendesak sekali lagi India untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan komunitas Muslim sambil melindungi cara hidup anggotanya serta untuk membawa para penghasut dan pelaku tindakan kekerasan dan kejahatan kebencian terhadap mereka (Muslim) ke pengadilan,” kata OKI.
Pekan lalu, India menolak kritik dari beberapa negara atas larangan hijab di lembaga pendidikan tertentu di Karnataka. New Delhi menegaskan "komentar bermotivasi" pada masalah internalnya tidak diterima.
“Kerangka dan mekanisme konstitusional kami, serta etos dan politik demokrasi kami, adalah konteks di mana masalah dipertimbangkan dan diselesaikan. Mereka yang mengenal India dengan baik akan memiliki apresiasi yang tepat terhadap kenyataan ini. Komentar bermotivasi tentang masalah internal kami tidak diterima,” kata Arindam Bagchi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika