REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA — Parlemen Kanada mendukung keputusan pemerintah untuk memberlakukan status darurat sebagai langkah menangani blokade protes selama beberapa pekan terakhir. Protes telah berlangsung beberapa pekan sebagai bentuk perlawanan atas adanya aturan pembatasan terkait pandemi Covid-19.

Mosi tersebut disahkan dengan 185 suara berbanding 151 pada Senin (21/2/2022), dengan dukungan dari Partai NDP. Selama akhir pekan, polisi membersihkan lokasi di mana aksi protes digelar di Ibu Kota Ottawa di jalan-jalan sekitar Parliament Hill.

Dilansir BBC, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengajukan undang-undang darurat pada awal pekan lalu. Sebelumnya, parlemen mendukung tindakan darurat yang dinilai diperlukan untuk mencegah aksi protes lebih lanjut.

Undang-Undang Keadaan Darurat Kanada yang belum pernah digunakan itu disahkan pada 1988 yang memberi pemerintah kekuatan tambahan pada saat krisis nasional. Ketentuan berlaku hingga 30 hari, kecuali diperbarui.

Selama satu pekan terakhir, undang-undang ini sudah diberlakukan, dengan larangan pertemuan publik di beberapa daerah di Ottawa. Aturan ini juga melarang perjalanan ke zona protes, termasuk oleh warga negara asing, di antara langkah-langkah lainnya. Selain itu, undang-undang juga memberi otoritas kemampuan untuk membekukan rekening bank. Pemerintah Kanada juga membekukan setidaknya 76 akun bank yang terkait dengan aksi protes di bawah tindakan darurat.

Aksi protes dimulai pada Januari ketika konvoi truk menuju Ottawa datang menentang mandat vaksin bagi pengemudi yang melintasi perbatasan Kanada dan Amerika Serikat (AS). Gerakan ini tumbuh menjadi oposisi yang lebih luas terhadap pembatasan pandemi dan pemerintah. Polisi pada pekan lalu melakukan pembersihan di lokasi protes di Ottawa yang melumpuhkan sebagian besar pusat kota sejak 28 Januari. Terdapat 191 penangkapan dan memindahkan puluhan kendaraan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika