REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan percakapan telepon dengan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, Selasa (22/2/2022), guna membicarakan krisis Ukraina, Indo-Pacific versi baru, dan isu-isu lainnya.

"China sangat prihatin dengan perkembangan situasi di Ukraina," kata Wang.

Ia menilai masalah di Ukraina akibat keterlambatan mengimplementasikan perjanjian Minsk. Namun China akan terus melakukan kontak dengan semua pihak terkait untuk mencarikan jalan keluar dari masalah tersebut.

"China sekali lagi menyerukan kepada semua pihak agar menahan diri dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan negosiasi," ujar anggota Dewan Pemerintahan atau setingkat menko itu.

Situasi di Ukraina menjadi sorotan global setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dua dekrit yang mengakui "Republik Rakyat Lugansk (LPR)" dan "Republik Rakyat Donetsk (DPR)" sebagai entitas independen dan berdaulat, Senin (21/2).

Dalam percakapan telepon tersebut, Wang juga menyarankan pihak AS memenuhi janji-janji yang telah dibuat oleh Presiden AS Joe Biden dengan tidak membuat pernyataan yang salah tentang China terkait strategi Indo-Pasifik versi baru serta tidak memprovokasi masalah Taiwan.

Percakapan telepon tersebut dalam rangka memperingati 50 tahun kunjungan mantan Presiden AS Richard Nixon ke China. Kunjungan tersebut sangat bersejarah dalam proses normalisasi hubungan China-AS sekaligus yang mendasari hubungan bilateral secara formal pada 1979.Wang melihat adanya unsur persaingan dan kerja sama antara China dan AS.

"Kita tidak bisa begitu saja menggunakan kompetisi untuk mendefinisikan hubungan bilateral," ujar diplomat senior itu.

Beberapa pejabat AS telah mendorong persaingan sengit jangka panjang China sehingga menurut dia, sangat mungkin berkembang menjadi konfrontasi besar antarkedua negara.

Sementara itu, Blinken menegaskan bahwa AS tidak berusaha terlibat perang dingin baru, mengubah sistem China, dan mendukung kemerdekaan Taiwan. AS tidak memiliki niat berkonfrontasi dengan China, demikian Blinken di laman Kementerian Luar Negeri China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika