Rabu 23 Feb 2022 07:17 WIB

AS Jatuhkan Sanksi Baru pada Elite dan Perbankan Rusia

Departemen Keuangan mengatakan, dua bank Rusia tak bisa lagi melakukan bisnis di AS.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha

Foto: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Kendaraan lapis baja Rusia berdiri di jalan di wilayah Rostov, Rusia, 22 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 Februari mengadakan pertemuan besar luar biasa Dewan Keamanan Rusia, yang membahas pengakuan Republik Rakyat Donetsk (DNR) yang memproklamirkan diri. dan Republik Rakyat Luhansk (LNR). Pada hari yang sama, presiden membuat keputusan dan, selama pesan videonya kepada warga Federasi Rusia, menandatangani dekrit yang mengakui kemerdekaan republik Donbass, serta kesepakatan tentang persahabatan, kerja sama, dan bantuan timbal balik. Presiden menginstruksikan Kementerian Pertahanan Rusia untuk memastikan pemeliharaan perdamaian oleh angkatan bersenjata Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia harus menjalin hubungan diplomatik dengan DNR dan LNR.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Selasa (22/2/2022) menjatuhkan sanksi baru terhadap elit dan dua bank Rusia. Sanksi baru tersebut muncul setelah Rusia mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah yang merdeka dari Ukraina.

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terjadap bank militer Rusia yaitu bank VEB dan Promsvyazbank, yang melakukan kesepakatan pertahanan. Mulai Rabu (23/2/2022), sanksi AS akan dimulai terhadap elit Rusia dan anggota keluarga mereka.

Baca Juga

Kantor berita TASS yang mengutip Promsvyazbank mengatakan, sanksi tidak akan berdampak signifikan karena mereka telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Namun bank itu tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait tindakan pencegahan mereka.

Pada Selasa, Jerman menghentikan proyek pipa gas baru dari Rusia dan Inggris juga memukul bank-bank Rusia dengan sanksi. Kementerian Luar Negeri Rusia mengkritik langkah-langkah baru itu sebagai tidak sah.

Uni Eropa juga menyetujui sanksi baru yang akan memasukkan lebih banyak politisi, anggota parlemen dan pejabat ke daftar hitam. Termasuk melarang investor Uni Eropa berdagang obligasi negara Rusia, serta menargetkan sanksi impor dan ekspor dengan entitas separatis.

Salah satu krisis keamanan terburuk di Eropa dalam beberapa dekade sedang berlangsung, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan Rusia ke Ukraina timur untuk menjaga perdamaian. Washington mengecam tindakan Rusia yang mengerahkan pasukan ke wilayah Donetsk dan Luhansk. Kedua wilayah itu berbatasan dengan Rusia dan telah dikendalikan oleh pejuang yang didukung Rusia sejak 2014. Menurut Biden, pengakuan Rusia atas Donetsk dan Luhansk merupakan langkah awal invasi ke Ukraina.

"Sederhananya, Rusia baru saja mengumumkan bahwa mereka sedang mengukir sebagian besar Ukraina. Dia membuat alasan untuk mengambil lebih banyak wilayah dengan paksa. Ini adalah awal dari invasi Rusia ke Ukraina," kata Biden.

Menanggapi Rusia yang tidak menarik pasukannya dari Belarus ke utara Ukraina, Biden mengatakan, dia telah mengizinkan pergerakan tambahan pasukan dan peralatan AS yang sudah ada di Eropa untuk memperkuat Estonia, Latvia, dan Lithuania. Biden mengatakan, AS telah melakukan langkah defensif dan tidak berniat melawan Rusia.

“Biar saya perjelas, ini benar-benar langkah defensif di pihak kami. Kami tidak berniat melawan Rusia. Kami ingin mengirim pesan yang jelas, bahwa Amerika Serikat, bersama dengan sekutu kami, akan mempertahankan setiap inci wilayah NATO," ujar Biden.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sebelumnya menepis ancaman sanksi. Menurut Lavrov, Barat akan terus memberikan tekanan dan hukuman kepada Rusia.

"Rekan-rekan kami di Eropa, Amerika, Inggris tidak akan berhenti dan tidak akan tenang sampai mereka menghabiskan semua kemungkinan mereka untuk apa yang disebut hukuman Rusia," kata Lavrov.

Ikuti Whatsapp Channel Republika