MOSKOW -- Majelis tinggi parlemen Rusia, Dewan Federasi, pada Selasa (22/2/2022) mengesahkan dengan suara bulat penggunaan tentara Rusia di Ukraina. Dewan membuat keputusan setelah Presiden Vladimir Putin meminta izin dari parlemen untuk menggunakan pasukan di luar negeri, khususnya di daerah yang memisahkan diri di wilayah Donbas Ukraina yang diakui Rusia pada Senin sebagai "negara independen."
Berbicara kepada ruangan tersebut, Wakil Menteri Pertahanan Nikolay Pavlov menjelaskan bahwa izin diperlukan untuk mengatur apa yang disebut Rusia sebagai "misi penjaga perdamaian" di wilayah Donetsk dan Luhansk yang dikuasai separatis Donbas.
Setelah pidato pada Senin malam yang mengatakan Rusia akan mengakui sebagai wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur, Putin mengumumkan bahwa Rusia akan mengirim pasukan ke daerah-daerah itu untuk “menjaga perdamaian.”
Pengumuman itu menuai kecaman global yang luas sebagai pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional, dengan negara-negara Barat bersumpah untuk menjatuhkan sanksi baru yang keras.
Pada 2014, setelah menginvasi Semenanjung Krimea Ukraina, Moskow mulai mendukung pasukan separatis di Ukraina timur melawan pemerintah pusat, sebuah kebijakan yang telah dipertahankan selama tujuh tahun terakhir. Konflik tersebut telah merenggut lebih dari 13.000 nyawa, menurut PBB.
Langkah terbaru Putin setelah Rusia mengumpulkan sekitar 100.000 tentara dan alat berat di dalam dan sekitar tetangganya, di mana AS dan negara-negara Barat menuduhnya menyiapkan panggung untuk invasi.
Rusia membantah sedang mempersiapkan invasi dan sebaliknya mengklaim negara-negara Barat merusak keamanannya melalui ekspansi NATO ke perbatasannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika