REPUBLIKA.CO.ID, LONDON— Seorang anggota parlemen Partai Buruh Inggris mendesak pemerintah untuk menyita aset miliarder Rusia dan pemilik klub sepak bola, Chelsea FC, Roman Abramovich. Seruan sanksi ini karena hubungan miliarder itu dengan pemerintah Rusia. 

Berbicara di House of Commons pada Kamis, (24/2/2022), anggota parlemen Partai Buruh Chris Bryant menggunakan hak istimewa parlemen untuk membacakan dokumen yang katanya diterbitkan oleh Home Office Inggris pada 2019. 

Menurut Bryant, dokumen itu mengatakan Abramovich sebagai sosok yang menarik karena hubungannya dengan negara Rusia dan asosiasi publiknya dengan aktivitas dan praktik korupsi.  

“Pastinya Pak Abramovich sudah tidak bisa lagi memiliki klub sepak bola di negeri ini?," tanya Bryant dilansir dari The New Arab, Jumat (25/2/2022). 

Merespons perkataan Bryant, Menteri senior Mark Spencer mengatakan pemerintah telah mengambil tindakan yang sangat keras terhadap individu-individu Rusia yang menjadi perhatian.  

Abramovich, yang mendapatkan sebagian besar kekayaannya dari aset milik negara yang diperoleh setelah runtuhnya Uni Soviet membeli klub sepak bola Inggris Chelsea FC pada tahun 2003. Dia telah berulang kali membantah memiliki hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. 

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mengumumkan sanksi terhadap tiga miliarder Rusia awal pekan ini, setelah Putin mengatakan dia mengakui dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri. Johnson salah mengatakan kepada House of Commons bahwa Abramovich sudah menghadapi sanksi Inggris. 

Putri miliarder, Sofia Abramovich, turun ke Instagram untuk berbagi posting yang mengkritik Putin. “Kebohongan terbesar dan paling sukses dari propaganda Kremlin adalah bahwa sebagian besar orang Rusia mendukung Putin,” tulisnya di Instagram.  

Rusia meluncurkan invasi darat ke Ukraina pada hari Kamis.  Pasukan Rusia telah mencapai pinggiran ibukota Ukraina, Kyiv. 

Perusahaan-perusahaan di bawah kendali Abramovich sebelumnya telah dituduh menyumbangkan puluhan juta dolar kepada sebuah organisasi pemukim Israel yang dituduh memaksa keluarga-keluarga Palestina keluar dari Yerusalem Timur yang diduduki.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika