REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Kelompok Parlemen Semua Partai (APPG) melaporkan bahwa pemerintah Inggris, telah gagal mencegah perdagangan manusia dan anak-anak di Suriah. Kegagalan ini terjadi karena pemerintah Inggris menolak memulangkan mereka.
Dilansir dari 5Pillars pada Jumat (25/2), laporan menyebutkan bahwa sekitar 20 keluarga Inggris masih ditahan di Suriah Timur Laut.
Penelitian oleh organisasi hak asasi manusia Reprieve menunjukkan setidaknya 63 persen dari wanita Inggris yang sekarang ditahan mungkin telah diperdagangkan ke atau di dalam Suriah dan setidaknya 44 persen dipaksa oleh pasangan atau saudara laki-laki.
Dari tahanan Inggris yang tidak lahir di sana, hampir setengahnya adalah anak-anak pada saat melakukan perjalanan ke Suriah dan oleh karena itu kemungkinan besar menjadi korban perdagangan manusia.
Selama penyelidikannya, APPG menerima bukti dari berbagai ahli, termasuk ahli hukum dan anti-perdagangan manusia, pejabat pemerintah saat ini dan mantan dari Inggris dan sekutunya, mantan polisi dan jaksa, serta penasihat keamanan global, di antaranya adalah seorang mantan direktur kontra terorisme global di Secret Intelligence Service (MI6) Inggris.
Laporan tersebut mengungkapkan kegagalan sistemik oleh badan publik Inggris untuk mencegah perdagangan warga negara Inggris, dengan banyak peluang yang terlewatkan untuk memastikan perempuan dan anak-anak yang rentan tidak diperdagangkan oleh ISIS.
Para pengambil keputusan utama gagal mengenali tanda-tanda perawatan dan bahwa gadis-gadis muda yang rentan berisiko dipancing ke luar negeri oleh para pedagang.
Laporan tersebut mengidentifikasi tiga kegagalan operasional utama oleh badan publik Inggris yaitu pertama, kegagalan mengidentifikasi individu yang berisiko.
Otoritas publik berulang kali gagal melindungi perempuan dan anak perempuan yang rentan dari perawatan dan paksaan untuk bepergian ke Suriah oleh pasangan dan kerabat laki-laki.
Kedua, kegagalan memberitahu orang tua dan wali. Kegagalan berulang oleh polisi dan otoritas lokal untuk melibatkan orang tua atau wali dari gadis-gadis muda berisiko yang sedang dalam proses perawatan, kehilangan banyak kesempatan lebih lanjut untuk bekerja dengan orang tua untuk campur tangan.
Ketiga, kegagalan untuk mencegah perjalanan di bandara dan perbatasan. Bukti dengan kuat menunjukkan bahwa upaya di pos perbatasan untuk mencegah individu yang rentan meninggalkan Inggris tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk melindungi mereka dari perdagangan manusia.
Terlepas dari komitmen hukum Inggris dan reputasi global sebagai pemimpin dalam perang melawan perdagangan manusia, laporan APPG menyimpulkan bahwa Pemerintah Inggris telah gagal memenuhi kewajibannya untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan melindungi calon korban perdagangan manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika