Ketika Rusia terus mengebom kota-kota Ukraina, pengamat memperhatikan dengan seksama reaksi Cina terhadap situasi tersebut. Benang merah tengah ditarik antara tindakan Rusia di Ukraina dan klaim Cina atas Taiwan. Posisi resmi Cina dalam konflik Ukraina tetap tidak jelas, meskipun Beijing menolak perbandingan antara Taiwan dan Ukraina.

Sebelumnya, pada tanggal 23 Februari, juru bicara kementerian luar negeri Cina Hua Chunying mengatakan perbandingan antara Taiwan dan Ukraina menunjukkan "kurangnya pemahaman paling mendasar tentang sejarah masalah Taiwan."

"Taiwan bukan Ukraina," katanya, menegaskan kembali bahwa Taiwan adalah "bagian tak terpisahkan dari wilayah Cina." Chunying menuduh pihak berwenang Taiwan menjadikan masalah Ukraina sebagai "topik hangat."

Terlepas dari pernyataan resmi Cina tentang konflik Ukraina, otoritas Taiwan menyatakan keprihatiannya atas perkembangan yang terjadi di Ukraina.

Beijing telah lama mengklaim kedaulatan atas Taiwan dan telah berjanji untuk merebutnya suatu hari nanti, dengan kekerasan, jika diperlukan

Persamaan dan perbedaan antara Ukraina dan Taiwan

Pemerintah Taiwan telah mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, menekankan perbedaan antara situasi di Taiwan dan Ukraina.

"Saya ingin menekankan bahwa situasi di Ukraina pada dasarnya berbeda dengan yang ada di Selat Taiwan," kata Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dalam sebuah pernyataan pada 25 Februari.

"Selat Taiwan memberikan pembatas alami, dan Taiwan memiliki kepentingan geostrategisnya sendiri yang unik. Militer kami berkomitmen untuk membela tanah air kami dan terus meningkatkan kemampuannya untuk melakukannya, dan mitra global kami berkontribusi pada keamanan kawasan kami, memberikan kami keyakinan kuat akan keamanan Taiwan," tambah Tsai.

Beberapa pengamat mengatakan bahwa sementara Cina menolak perbandingan antara Ukraina dan Taiwan, pemerintah di Beijing masih menganalisis reaksi masyarakat internasional terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

"Beijing pasti akan menarik pelajaran yang dapat digunakan dalam strateginya menuju Taiwan," kata Bonnie Glaser, direktur Asia Program di German Marshall Fund kepada DW.

"Cina akan mengamati kekompakan NATO dan aliansi AS lainnya, dan kesediaan mereka untuk mengeluarkan biaya dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Mereka akan mengikuti dengan cermat buku pedoman perang hibrida Rusia, dan bagaimana menggabungkan disinformasi dengan serangan siber untuk memengaruhi situasi di lapangan dan membentuk opini publik terhadap konflik," tambahnya.

Para pengamat keamanan juga berpandangan bahwa Cina menyadari perbedaan logistik antara invasi Moskow ke Ukraina dan kemungkinan serangannya ke Taiwan. Sementara militer Rusia dapat menyeberang ke Ukraina, Cina tidak dapat melakukan hal yang sama dalam potensi konflik dengan Taiwan, demikian menurut Chen Fang-Yu, seorang profesor ilmu politik di Universitas Soochow di Taiwan.

"China akan menilai di mana peluangnya, dan apa yang bisa mereka ambil dari krisis Ukraina," kata Chen kepada DW.

Lev Nachman, seorang peneliti pascadoktoral di Pusat Studi Cina Fairbank Universitas Harvard, mengatakan bahwa Cina sedang mencoba untuk menyeimbangkan tindakannya dalam menghadapi konflik Ukraina.

"Cina ingin memberi diri mereka ruang diplomatik sehingga orang tidak perlu mengharapkan Cina untuk berperilaku agresif seperti yang dilakukan Rusia, setidaknya dalam jangka pendek," katanya kepada DW.

"Jika ini adalah momen Cina untuk merebut kembali Taiwan, mereka tidak akan bertindak dengan cara yang sama seperti Rusia," tambahnya.

Bagaimana Barat akan menanggapi potensi serangan Cina?

Para pengamat mengatakan bahwa tanggapan Barat terhadap potensi konflik antara Cina dan Taiwan kemungkinan akan berbeda dari bagaimana mereka menanggapi perang di Ukraina. Sejauh ini, negara-negara Barat telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Moskow dan memasok peralatan militer sebagai cara mereka mendukung Ukraina.

Nachman pun mengatakantanggapan AS akan berbeda dengan potensi agresi Cina terhadap Taiwan.

"AS kemungkinan akan melakukan intervensi jika Taiwan diserang oleh Cina," katanya. "Jika Taiwan terlalu provokatif, yang sangat kecil kemungkinannya, maka kemungkinan dukungan militer AS akan berkurang. Taiwan tidak serta merta memiliki cek kosong untuk berasumsi bahwa ia dapat melakukan apa pun yang diinginkannya dan AS akan mempertahankannya," tegas Nachman.

Selain itu, Glaser mengatakan bahwa AS kemungkinan akan melakukan intervensi militer jika Cina menyerang Taiwan tanpa alasan.

Sementara AS telah lama menjunjung tinggi konsep "ambiguitas strategis" vis-a-vis Taipei, Chen percaya ada tanda-tanda bahwa kebijakan Washington terhadap Taiwan menjadi lebih lugas dari hari ke hari.

"Sejak Biden menjabat, pemerintah AS telah menyoroti pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dalam banyak pernyataan diplomatik yang dikeluarkannya dengan sekutu," katanya kepada DW.

"Ini menunjukkan bahwa Washington sangat peduli dengan situasi di seberang Selat Taiwan. Sebaliknya, AS tidak pernah membuat pernyataan serupa tentang Ukraina, dan tetap mempertahankan bahwa mereka tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina," tambahnya.

Dalam pernyataan publiknya pada hari Jumat (25/02), Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan bahwa Taipei terus memperkuat pertahanan sipil dan kemampuannya untuk melawan perang kognitif, yang dapat mencegah kekuatan eksternal menggunakan situasi di Ukraina untuk membuat dan menyebarkan disinformasi yang bertujuan merusak moral di kalangan rakyat Taiwan.

Ed: rap/hp

Ikuti Whatsapp Channel Republika