REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan, status Krimea sebagai bagian dari Rusia tidak dapat dinegosiasikan. Hal itu disampaikan saat Moskow masih melancarkan aksi militer di Ukraina.
“Krimea adalah bagian dari Rusia dan tidak bisa dinegosiasikan,” kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan Aljazirah, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS, Rabu (2/3/2022).
Konflik yang tengah berlangsung antara Rusia dan Ukraina saat ini tak terlepas dari krisis pada 2014. Kala itu, mantan presiden Ukraina Viktor Yanukovych digulingkan rakyat Ukraina. Hal tersebut terjadi karena Yanukovych menolak bergabung dengan pakta perdagangan Uni Eropa.
Dia justru meminjam bantuan finansial kepada Rusia. Yanukovych pun menerima tawaran Moskow untuk bergabung dengan serikat pabean Eurasia. Rakyat Ukraina tak puas dengan keputusan tersebut dan menggelar demonstrasi selama sekitar tiga bulan hingga berujung pada penggulingan Yanukovych.
Saat Ukraina membentuk pemerintahan baru, Rusia mengerahkan pasukannya ke Krimea. Presiden Vladimir Putin mengatakan langkah itu dilakukan untuk melindungi warga etnis Rusia di wilayah tersebut yang terancam oleh rezim baru Ukraina. Kelompok oposisi dari pemerintahan Yanukovych mengecam aksi Rusia. Uni Eropa, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan Amerika Serikat (AS), turut mengkritik keras pengerahan pasukan Rusia ke Krimea.
Di tengah situasi demikian, otoritas Krimea menggelar referendum tentang reunifikasi dengan Rusia. Sebagian besar pemilih (96,7 persen di Krimea dan 95,6 persen di Sevastopol) mendukung gagasan tersebut. Jumlah warga yang berpartisipasi dalam proses referendum mencapai 80 persen.
Pada Maret 2014, Putin menandatangani perjanjian tentang reunfikasi Krimea dengan Rusia. Perjanjian diratifikasi oleh Majelis Federal Rusia pada 21 Maret 2014. Namun, Ukraina menolak mengakui kemerdekaan Krimea dan keputusannya bersatu kembali dengan Rusia.
Komunitas internasional pun memandang langkah Rusia di Krimea sebagai bentuk aneksasi atau pencaplokan.
Baca: Ancaman Banjir Bandang, Setengah Juta Warga Sydney Diminta Mengungsi
Ikuti Whatsapp Channel Republika