REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, operasi militer yang dilakukan negaranya di Ukraina berjalan sesuai rencana. Putin menuding pasukan Ukraina menggunakan perisai manusia dan merekrut tentara bayaran asing dari Timur Tengah untuk memerangi tentara Rusia di darat.
“Saya ingin mengatakan bahwa operasi militer khusus berjalan dengan ketat sesuai jadwal, sesuai rencana. Semua tugas yang telah ditetapkan berhasil diselesaikan. Kita sedang berperang dengan neo-Nazi,” kata Putin saat berbicara di Dewan Keamanan Rusia, Kamis (3/3).
Pada kesempatan itu, Putin menuduh pasukan Ukraina menyandera warga asing dan menggunakan perisai manusia. “Fakta bahwa kami berperang secara khusus melawan neo-Nazi ditunjukkan oleh jalannya permusuhan. Formasi nasionalis dan neo-Nazi, dan di antara mereka ada tentara bayaran asing, termasuk dari Timur Tengah, bersembunyi di balik warga sipil sebagai perisai manusia,” ucapnya.
Pernyataan Putin tersebut muncul setelah Rusia menginvasi Ukraina dari tiga sisi dalam kampanye militer terbaru. Menurut otoritas Ukraina, serangan tersebut menewaskan puluhan warga sipil dan melukai ratusan orang lainnya.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov telah merilis data jumlah korban pasukan yang tewas dalam pertempuran dengan Ukraina. Dia mengungkapkan, sejauh ini 498 tentara Rusia sudah gugur dan 1.597 lainnya mengalami luka-luka.
Angka itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data yang dirilis otoritas Ukraina. Menurut klaim Kiev, jumlah tentara Rusia yang telah tewas melampaui 7.000 personel.
Ukraina pun mengklaim berhasil menangkap dan menahan ratusan tentara Rusia, termasuk perwira senior. Hingga kini Ukraina belum resmi merilis data jumlah prajurit yang tewas dalam pertempuran dengan pasukan Rusia.
Namun Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim, lebih dari 2.870 tentara Ukraina telah tewas sejak pertempuran dimulai pada 24 Februari lalu. Sementara jumlah tentara Ukraina yang terluka sekitar 3.700 orang. Data-data yang dirilis Rusia maupun Ukraina belum dapat diverifikasi secara independen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika