REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Pertumbuhan ekonomi nasional China pada 2022 ditargetkan tumbuh mencapai 5,5 persen, sementara anggaran militer negara berpenduduk terbanyak di dunia itu naik 7,1 persen dibandingkan 2021. Demikian di antara laporan kinerja pemerintah yang disampaikan Perdana Menteri Li Keqiang yang dipantau Antara Beijing dari Sidang Parlemen Dua Sesi di Balai Agung Rakyat China, Sabtu (5/3/2022).
Target pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah daripada target yang pernah disampaikan juga oleh PM Li di kesempatan yang sama pada tahun lalu sebesar enam persen. Bahkan target pertumbuhan 2022 sebesar 5,5 persen itu juga jauh lebih dari rendah daripada realisasi pertumbuhan ekonomi nasional 2021 yang mencapai delapan persen.
Mengenai hal itu, PM Li lebih menekankan stabilitas perekonomian dalam negeri di tengah situasi global yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19 dan krisis Ukraina. Dalam laporan tersebut PM Li juga menyampaikan beberapa program pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk menciptakan lebih dari 11 juta kesempatan kerja baru dan menjaga indeks harga konsumen (CPI) sekitar 3 persen.
Dalam sidang tahunan yang diikuti 2.951 anggota legislatif dari berbagai daerah dan elemen masyarakat tersebut juga terdapat usulan kenaikan anggaran sektor pertahanan nasional. Pada tahun fiskal 2022 ini, pemerintah China mengusulkan anggaran pertahanan sebesar 1,45 triliun yuan (Rp 3.301 triliun). Pengajuan anggaran pertahanan tersebut naik 7,1 persen dibandingkan dengan pengajuan pada tahun fiskal 2021. Pada tahun fiskal 2021, anggaran pertahanan China mencapai 1,35 triliun yuan atau naik 6,8 persen dibandingkan 2020.
China terus membangun pertahanan militernya yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2035 sebagaimana yang ditargetkan oleh Presiden sekaligus Ketua Komisi Militer Pusat China (CMC) Xi Jinping. Sidang parlemen China yang terdiri dari dua sesi, yakni Kongres Rakyat Nasional (NPC) dan Majelis Penasihat Politik Rakyat China (CPPCC) digelar di Balai Agung Rakyat setiap pekan pertama bulan Maret, kecuali pada 2020 akibat pandemi Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika