REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris akan menetapkan cara untuk menindak "uang kotor" Rusia dengan legislasi baru yang akan "mengikat kaki" Presiden Vladimir Putin. Undang-undang itu akan mempersulit orang-orang dekatnya untuk menggunakan London sebagai tempat bermain.
Undang-undang Kejahatan Ekonomi ini diajukan setelah anggota parlemen dari berbagai spektrum politik menekan pemerintah bertindak lebih banyak dalam upaya mencegah masuknya aliran uang orang-orang kaya Rusia ke London sebagai respon atas invasi Rusia ke Ukraina. Orang-orang itu dikenal "Londongrad."
Undang-undang ini akan memaksa pemilik properti mengungkapkan identitas mereka dan memperkuat perintah mengungkapkan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi penggiat anti-korupsi mengatakan tanpa anggaran tambahan penegak hukum akan kesulitan menegakkannya.
"(Undang-undang baru menunjukkan) tekad pemerintah untuk menyingkirkan uang kotor di perekonomian kami, dan yang terpenting, mengikat kaki Putin dan kroni-kroninya," kata Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel di parlemen, Senin (7/3/2022).
Direktur kebijakan Transparency International Inggris Duncan James mengatakan langkah yang paling signifikan adalah mewajibkan warga negara asing yang memiliki properti di Inggris mengungkapkan identitas mereka. Sehingga mereka tidak bisa bersembunyi di balik perusahaan cangkang.
"Ini merupakan perubahan besar yang akan membuka kepemilikan perusahaan-perusahaan lain yang tercatat di tempat lain di seluruh dunia, dan karena itu, ini merupakan terobosan dan ambisius, tapi oleh sebab itu semua ini tidak cukup menulis peraturan yang baik, anda harus berkomitmen untuk menegakkannya," kata James.
Sudah lama London menjadi destinasi utama uang orang-orang kaya Rusia. Perdana Menteri Boris Johnson berjanji untuk menindak keras orang-orang yang menggunakan ibukota sebagai tempat bermain, menikmati hotel-hotel kelas atas dan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta.
Namun Johnson dikritik karena lambat dalam memberlakukan sanksi dan membekukan aset oligarki Rusia dan orang-orang dekat Putin di Inggris. Sementara Partai Buruh mencurigai Partai Konservatif mendapatkan dana dari Rusia.
Oposisi menduga partai berkuasa menerima sekitar 1,9 juta poundsterling dari Rusia sejak Johnson menjabat. Pejabat Partai Konservatif mengatakan mereka telah memeriksa semua sumbangan dan hanya menerima donasi dari warga negara Inggris.
Usai dikritik karena terlalu lambat dalam mengambil tindakan. Pemerintah Inggris membantah menunda memberlakukan sanksi-sanksi tersebut dengan alasan perlu memastikan kasus-kasus hukum yang solid untuk mendukung legislasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika