REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Hakim pengadilan distrik Ostankinsky, Moskow pada Selasa (15/3/2022) menjatuhkan denda kepada seorang editor televisi Channel One, Marina Ovsyannikova. Editor televisi pemerintah itu menyelinap ke dalam studio yang sedang menjalankan siaran langsung berita prime time, dengan membawa kertas karton besar bertuliskan kritikan terhadap operasi militer khusus Rusia di Ukraina.
Hakim di pengadilan distrik Ostankinsky, Moskow memerintahkan Ovsyannikova untuk membayar denda sebesar 30 ribu rubel atau sekitar 280 dolar AS. Ovsyannikova dinyatakan bersalah karena melanggar undang-undang aksi protes. Sejauh ini tidak diketahui apakah dia juga bisa menghadapi dakwaan lain yang lebih serius. Pengacara Ovsyannikova tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menanggapi insiden tersebut. Dia mengucapkan terima kasih kepada Ovsyannikova karena telah menyampaikan kebenaran.
"Saya berterima kasih kepada orang-orang Rusia yang tidak berhenti berusaha menyampaikan kebenaran, dan mereka yang melawan disinformasi serta mengatakan fakta yang sebenarnya. Secara pribadi (saya berterima kasih kepada wanita yang memasuki studio Channel One dengan poster menentang perang," kata Zelenskyy, dilansir Aljazirah, Rabu (16/3/2022).
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menggambarkan protes itu sebagai "hooliganisme". Dia menggambarkan Channel One sebagai pilar berita yang objektif dan tepat waktu.
Setelah sidang, Ovsyannikova mengatakan kepada wartawan bahwa, dia kelelahan karena diinterogasi selama lebih dari 14 jam. Dia tidak diizinkan untuk berbicara dengan kerabatnya dan tidak diberikan bantuan hukum. Ovsyannikova mengatakan, dia perlu istirahat sebelum berkomentar lebih jauh.
Aksi protes Ovsyannikova telah menimbulkan ketakutan di antara para simpatisan bahwa, dia dapat dituntut di bawah undang-undang baru dengan hukuman penjara hingga 15 tahun. Undang-undang tersebut disahkan pada 4 Maret.
Menurut undang-undang itu, tindakan publik yang bertujuan mendiskreditkan tentara Rusia menjadi ilegal. Undang-undang itu juga melarang penyebaran berita palsu atau informasi palsu yang disengaja tentang Angkatan Bersenjata Federasi Rusia.
Pihak berwenang Rusia telah berulang kali mengecam laporan kemunduran operasi militer khusus di Ukraina. Rusia menyebut kematian warga sipil di Ukraina sebagai laporan palsu. Media pemerintah menyebut tindakan Rusia ke Ukraina sebagai operasi militer khusus, bukan perang maupun invasi. Menurut kelompok pemantau independen OVD-Info, sejauh ini lebih dari 14 ribu orang telah ditangkap di seluruh kota di Rusia karena memprotes operasi militer di Ukraina.
Sebelum menjalankan aksinya, Ovsyannikova telah merekam pesan di media sosial bahwa, dia secara terbuka mengecam Presiden Vladimir Putin. Menurutnya, Putin harus bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di Ukraina. Ovsyannikova menambahkan, dia merasa malu karena telah bekerja selama beberapa tahun di saluran televisi yang menyampaikan propaganda Kremlin. Dia mendesak warga Rusia untuk ikut berpartisipasi dalam aksi menentang perang.
“Saya malu karena saya membiarkan kebohongan disiarkan dari layar televisi," ujar Ovsyannikova.
Baca juga : Boris Johnson Minta UEA dan Arab Saudi Dorong Produksi Minyak
Ikuti Whatsapp Channel Republika
