REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara belum memberikan pernyataan terkait uji coba rudal yang dilaporkan berakhir dengan kegagalan di Pyongyang pada Rabu (16/3/2022). Sebelumnya Korea Selatan mengatakan, sebuah rudal balistik meledak di udara tak lama setelah diluncurkan dari bandara internasional dekat Pyongyang pada Rabu pagi.  

Pemerintah Korea Utara tidak segera mengomentari laporan Korea Selatan tersebut. Selain itu, media pemerintah tidak menyebutkan soal uji coba tersebut. 

Sejauh ini tidak ada foto atau nama saksi mata yang muncul ke publik, meskipun rudal itu meledak di atas kota berpenduduk sekitar tiga juta orang. Aktivis hak asasi manusia mengatakan keheningan Korea Utara itu menggarisbawahi kontrol penuh yang dimiliki pemerintah atas komunikasi di negara itu.

"Kita seharusnya tidak menjadi mati rasa dengan betapa konyol dan keterlaluan itu hanya karena itu Korea Utara," kata Sokeel Park, dari Liberty di NK, yang membantu para pembelot Korea Utara.

NK News yang berbasis di Seoul melaporkan, puing-puing ledakan rudal jatuh di atau dekat Pyongyang setelah mengalami kegagalan uji coba. Sebuah foto menunjukkan bola asap berwarna merah di ujung gumpalan zig-zag yang  menelusuri lintasan peluncuran roket. Situs web NK News tidak merilis foto itu, dengan alasan perlu melindungi sumbernya. 

"Jika itu London, Istanbul, atau Seoul, bayangkan umpan berita kami - diisi dengan video, gambar, dan akun saksi mata. Tapi itu Pyongyang, jadi tidak ada satu pun gambar atau video publik. Pemadaman visual lengkap untuk ledakan besar di langit di atas ibu kota Asia pada 2022," ujar Park.

Ponsel telah menjamur di Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi pemerintah mempertahankan kontrol ketat atas jaringan telepon dan koneksi internet, yang sebagian besar tidak terhubung ke dunia luar.

Isolasi di Korea Utara semakin dalam di tengah pandemi Covid-19, dengan penutupan perbatasan yang menghambat sebagian besar perjalanan dan komunikasi lintas batas dengan China. Penutupan perbatasan memaksa sebagian besar kedutaan asing dan organisasi bantuan internasional untuk menarik staf mereka dari Korea Utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika