REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG -- Kepala Jaksa Mahkamah Internasional (ICC) Karim Khan mengatakan ia tidak memberi toleransi kejahatan seksual atau berbasis gender dan kejahatan pada anak dalam perang di Ukraina. Khan berkunjung ke Ukraina dan bertemu dengan menteri luar negeri dan jaksa agung negara itu. Ia melakukan pembicaraan virtual dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

ICC memulai penyelidikan formal mengenai kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Khan mengatakan ICC akan menyelidiki semua pihak dalam konflik ini.

"(ICC) menyampaikan permintaan resmi pada Federasi Rusia untuk bertemu dengan pihak berwenang kompeten mereka dan membahas situasi saat ini," kata Khan, Rabu (17/3/2022).

"Kami harus bersikeras tidak ada toleransi bagi kejahatan seksual, berbasis gender atau kejahatan terhadap anak-anak dan itu semakin penting saat perang di perkotaan semakin intensif," katanya.

Ia menegaskan tidak boleh ada orang dengan senjata, rudal, pesawat atau mortir yang mengincar warga sipil. "Objek sipil dan warga sipil harus dilindungi, tahanan perang harus diperlakukan manusiawi," tegas Khan.

Baik Rusia maupun Ukraina bukan anggota ICC dan Moskow tidak mengakui pengadilan itu. Tapi Ukraina pernah menyetujui penyelidikan mengenai kekejaman yang terjadi di wilayah saat Rusia menganeksasi Crimea 2014 lalu.

Ratusan warga sipil tewas dan lebih dari tiga juta mengungsi sejak Rusia menyerang negara tetangganya yang lebih kecil itu sekitar tiga pekan yang lalu. Moskow menyebut invasi itu sebagai "operasi militer khusus."

Ukraina dan sekutu-sekutu Baratnya menuduh pasukan Rusia menembak warga sipil tanpa pandang bulu. Rusia membantah mengincar warga sipil dan menegaskan tujuan mereka adalah "mendemiliterisasi dan mendenazifikasi" Ukraina. Tuduhan yang Kyiv dan Barat sebut tanpa dasar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika