REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Utusan Khusus ASEAN, Prak Sokhonn, pada Rabu (23/3/2022) mengatakan, kunjungannya selama dua hari ke Myanmar merupakan langkah positif menuju penyelesaian krisis. Dia optimistis krisis Myanmar dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Kamboja di ASEAN tahun ini.
"Masalah Myanmar rumit, perlu waktu lama untuk diselesaikan, kami tidak dapat menyelesaikannya selama satu kepemimpinan atau kepemimpinan saat ini," kata Prak Sokhonn, yang merupakan menteri luar negeri Kamboja.
Prak Sokhonn mengatakan, dia telah mendesak militer yang berkuasa di Myanmar untuk menahan diri. Selain itu, pemimpin junta Myanmar tidak memberikan akses kepada pemimpin terguling Aung San Suu Kyi untuk bertemu dengan berbagai pihak. Namun pemimpin junta, Min Aung Hlaing mengatakan kepada Prak Sokhonn bahwa, dia akan mempertimbangkan permintaan untuk akses kunjungan kepada Suu Kyi dan tahanan politik lainnya di masa depan.
"Saya tahu dari berbagai tingkat harapan pada kunjungan itu, saya juga tahu orang-orang yang ingin melihat gencatan senjata dan saya bertemu semua pihak yang terlibat, dan kembali ke normalnya demokrasi," kata Prak Sokhonn.
ASEAN telah melarang para jenderal menghadiri konferensi tingkat tinggi, sampai mereka melihat ada progres dalam implementasi konsensus lima poin yang disepakati tahun lalu. Konsensus lima poin itu disepakati untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar.
Pekan lalu, PBB mengatakan, tentara Myanmar telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan dengan sengaja menargetkan warga sipil. Namun Militer Myanmar belum menanggapi pernyataan PBB tersebut.
Suu Kyi digulingkan oleh militer dalam kudeta tahun lalu yang memicu kekacauan dan pertumpahan darah di Myanmar. Suu Kyi menjalani persidangan dan menghadapi belasan tuduhan pelanggaran hukum, antara lain melanggar undang-undang rahasia negara dan berbagai tuduhan korupsi. Suu Kyi telah dinyatakan bersalah atas beberapa kejahatan. Tetapi Suu Kyi telah menolak semua tuduhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
