REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Dewan Keamanan PBB menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan pemerintahan Taliban yang kembali melarang siswi Sekolah Menengah Atas di Afghanistan bersekolah. Mereka meminta Taliban segera merevisi keputusan tersebut dan mengizinkan anak perempuan di sana memperoleh haknya di bidang pendidikan.
“Anggota Dewan Keamanan menegaskan kembali hak atas pendidikan untuk semua warga Afghanistan, termasuk anak perempuan,” kata PBB dalam sebuah pernyataan pada Ahad (27/3/2022).
Aktivis-aktivis hak perempuan di Afghanistan menyatakan akan menggelar demonstrasi nasional jika pemerintahan Taliban tetap menutup sekolah menengah atas di negara tersebut untuk para remaja perempuan. Mereka memberi Taliban waktu selama sepekan untuk mengubah keputusannya.
“Kami menyerukan para pemimpin Imarah Islam untuk membuka sekolah perempuan dalam waktu satu pekan,” kata Halima Nasari, seorang aktivis hak perempuan di Afghanistan ketika membacakan surat pernyataan bersama yang dirilis empat kelompok hak-hak perempuan di Afghanistan dalam sebuah konferensi pers di Kabul, Ahad, dilaporkan laman Al Arabiya.
Dia pun mengancam Taliban jika tak mengabulkan tuntutan tersebut. “Jika sekolah perempuan tetap ditutup, bahkan setelah sepekan, kami akan membukanya sendiri dan menggelar demonstrasi di seluruh negeri sampai tuntuan kami dipenuhi,” ujarnya.
Pada Rabu (23/3/2022) lalu, ribuan siswi di tingkat menengah atas, berduyun-duyun kembali ke sekolah. Mereka bersukacita karena Taliban akhirnya membuka lagi ruang-ruang kelas untuk mereka sejak merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus tahun lalu.
Namun Taliban tiba-tiba menarik kembali keputusannya tersebut. Taliban mengatakan, penutupan sekolah bagi perempuan bakal dilanjutkan hingga mereka menyusun rencana sesuai dengan hukum Islam. Jika hal itu sudah dilakukan, sekolah akan dibuka kembali untuk anak perempuan Afghanistan.
Keputusan Taliban seketika disesalkan banyak pihak. Tak sedikit dari para siswi yang menangis karena terpaksa harus menunda lagi keinginannya bersekolah. Lembaga-lembaga kemanusiaan, kelompok hak asasi manusia, dan sejumlah diplomat telah mengecam langkah Taliban tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
